Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Bansos Tetap Disalurkan Sambil Perbaiki Data Warga Terdampak Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 07:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyempurnakan data penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 yang tumpang tindih.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.

"Penyaluran harus tetap kita berikan, sebab sudah banyak yang membutuhkan. Tentunya sambil kita benahi datanya," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Muhadjir pun meminta pihak RT/RW, lurah, dan camat untuk mendata warga dengan teliti. Terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

"Saya mohon kerja samanya RT, RW dan Pemprov DKI agar datanya akurat sehingga betul-betul tepat sasaran, terutama mereka yang paling terdampak pandemi ini," kata dia.

Selain itu, Muhadjir juga meminta kesadaran warga apabila sudah menerima bantuan atau sudah mampu dan masih terdata sebagai penerima, untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Menemukan Penyelewengan Bansos? Lapor ke Kemensos Melalui Nomor Ini

Peranan RT/RW, kata dia, sangat penting untuk menyadarkan warga dalam posisi tersebut agar mereka berlapang dada untuk mengalihkan bantuannya.

Adapun penyaluran bansos dari Presiden di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan rampung pada 5 Mei 2020.

Setidaknya, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Baca juga: Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan Kekeluargaan

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.

Berdasarkan data Kemensos pada 3 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, bansos Presiden telah disalurkan kepada 637.410 KPM atau 67 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM di DKI Jakarta.

Pemerintah juga telah menambah vendor logistik sembako untuk bansos Presiden dari 5 menjadi 12.

Di antaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com