Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

365 WNI yang Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 di Thailand Dipulangkan ke Tanah Air

Kompas.com - 21/04/2020, 10:34 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 365 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di Thailand karena kebijakan larangan masuknya penerbangan komersial oleh pemerintah setempat dipulangkan ke Tanah Air.

Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Ahmad Rusdi mengungkapkan, mayoritas WNI yang dipulangkan merupakan mahasiswa magang di beberapa hotel dan resort di Thailand serta beberapa wisatawan.

"Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan rata-rata sudah berada di Thailand sejak awal/akhir Maret 2020," kata Rusdi dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Bertambah 64 di Malaysia, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 470 Orang

Ia menambahkan, proses pemulangan para WNI itu merupakan bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada WNI di luar negeri yang terjebak kebijakan pemerintah negara setempat dalam rangka penanganan Covid-19.

Sejak 4 April lalu, Kerajaan Thailand memberlakukan kebijakan larangan masuknya commercial flight ke wilayahnya sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Thailand, khususnya imported cases.

Rusdi menambahkan, pemulangan WNI ini dilakukan atas kerja sama antara KBRI Bangkok dan Kementerian Luar Negeri Thailand.

Mereka dipulangkan dengan jadwal yang telah ditentukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, yakni pada 20 dan 23 April 2020.

Baca juga: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kian Bertambah, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Selain memfasilitasi kepulangan WNI ke Tanah Air, KBRI Bangkok juga memberikan bantuan logistik.

Bantuan berupa makanan dan vitamin diberikan agar kesehatan para WNI itu tetap terjaga selama menunggu jadwal kepulangan ke Indonesia.

Saat ini jumlah WNI di wilayah akreditasi KBRI Bangkok mencapai 3.000 orang.

Untuk melindungi WNI khususnya di tengah pandemi Covid-19, KBRI Bangkok melakukan berbagai upaya di antaranya melalui pelayanan WNI secara online dan komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com