Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi : Jangan Sampai APD Semua Diekspor, di Dalam Negeri Enggak Dapat

Kompas.com - 15/04/2020, 13:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta tak semua alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat, masker, dan selainnya diekspor.

Sebab saat ini kebutuhan APD di dalam negeri sangat tinggi lantaran Indonesia juga dilanda wabah Covid-19.

Ia menyadari Indonesia memiliki kemampuan produksi APD yang tinggi sehingga bisa mengekspornya.

Namun, di saat sekarang ia meminta ekspor disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Menkeu Sebut RI Tetap Ekspor APD Tanpa Kurangi Kebutuhan Dalam Negeri

"Jangan sampai semuanya diekspor, dalam negeri malah kita tidak dapat. Diatur, ini diatur sebaik-baiknya manajemennya. Baik itu yang saya lihat APD kita bisa produksi banyak, baik itu yang berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Hal senada disampaikan Jokowi mengenai industri farmasi dan ventilator. Ia meminta industri tersebut juga diatur ekspornya sehingga bisa memenuhi stok dalam negeri terlebih dahulu.

Tak hanya itu, Jokowi meminta seluruh menterinya memetakan semua potensi industri di bidang kesehatan yang bisa menunjang penanganan Covid-19.

 

Baca juga: Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhan APD untuk Tenaga Medis Perempuan

Dengan demikian, penanganan Covid-19 bisa lebih optimal dan pandemi segera berakhir.

"Sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 dan untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita," ujar Jokowi.

"Terutama industri dalam negeri kita dalam memproduksi alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Baik itu yang berkaitan dengan industri bahan baku, obat, farmasi, fitofarmaka, yang berkaitan dengan APD, yang berkaitan dengan industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator agar diatur," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com