Kompas.com - 14/04/2020, 19:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap akan mengekspor alat pelindung diri (APD) ke negara lain tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19.

Sebab, kata dia, Indonesia selaku salah satu penghasil APD terbesar juga telah memiliki kontrak pemenuhan suplai APD ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Kala Keluarga Pasien Rawat Inap Curhat soal Dibebani Tagihan Biaya APD

"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa kita korbankan kebutuhan APD di dalam negeri," ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, pemerintah telah menginformasikan kepada negara-negara pengimpor bahwa Indonesia pun tengah membutuhkan APD.

Karenanya, ia memastikan stok APD di dalam negeri serta impor ke negara lain tetap berjalan beriringan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Banyak negara yang betul-betul butuh APD dan saat memesan mereka ingin APD segera dikirim ke negaranya," ujar Sri Mulyai.

"Namun kami katakan di Indonesia juga butuh. Kemarin pembicaraan dengan Korea (Selatan) dan Jepang semua tujuannya untuk penuhi APD dalam negeri dan di sisi lain penuhi kebutuhan negara lain yang tak memiliki industri membuat APD," lanjut dia.

Ketersediaan APD untuk tenaga medis juga diwajibkan Presiden Joko Widodo. Ia tak mau lagi ada keluhan dari tenaga medis terkait ketersediaan APD.

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya memastikan APD yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat bisa didistribusikan secara merata ke seluruh fasilitas kesehatan.

Sebab, APD sangat penting bagi dokter dan tenaga medis agar tak tertular virus corona Covid-19.

Baca juga: Laporan Gugus Tugas Covid-19 Terkait Pengadaan APD untuk Tenaga Medis

"Jangan sampai masih ada yang masih mengeluh kekurangan ini," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/4/2020).

Sampai Kamis (9/4/2020) kemarin, pemerintah mengaku telah mendistribusikan sebanyak 700.000 set alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi di Indonesia.

Seiring itu, masih ada 300.000 set APD yang segera didistribusikan. "Agar suplainya betul-betul dilihat sehingga tidak ada keluhan di bawah," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X