Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Anak Buah Pastikan APD Tak Tertahan di Pemda

Kompas.com - 06/04/2020, 11:08 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengawasi distribusi alat pelindung diri (APD) di setiap daerah.

Ia menegaskan, kecepatan pengadaan dan distribusi APD ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sebab, ketersediaan APD sangat penting untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan dari pasien virus corona (Covid-19).

"Kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi APD, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit akan juga menjadi perhatian," kata Jokowi saat rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemprov Sulut Kembali Terima 4.000 APD dan 20.000 Masker

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah pusat telah mendistribusikan APD ke sejumlah daerah.

Namun, ia meminta jajarannya memastikan Pemda segera mendistribusikan APD tersebut ke rumah sakit yang membutuhkan.

Jangan hanya dilaporkan telah didistribusikan ke daerah, namun tidak dilanjutkan distribusinya ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah. Tetapi di daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah didistribusikan ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Sumbangan Berdatangan, Ribuan APD Siap Dibagikan kepada Tim Medis

Sebelumnya, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mendistribusikan alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi.

Yuri mengatakan, dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menerima APD sebanyak 85.000 set APD yang dikirimkan dua tahap, yaitu pada 23 Maret dan 31 Maret 2020.

Untuk Jawa Barat sudah didistribusikan sebanyak 55.000 APD, Jawa Tengah 20.000 APD, Jawa Timur sebanyak 25.000 APD dan Banten 10.000 APD.

"Provinsi di luar Jawa, Bali sampai dengan rata-rata 5.000 pada dua kali distribusi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com