Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sesalkan Akses Listrik RI Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Kompas.com - 03/04/2020, 11:36 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan peringkat electricity access population atau akses listrik terhadap populasi Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Padahal, Jokowi mengklaim, rasio elektrifikasi hingga saat ini sudah mencapai 99,4 persen.

Angka rasio elektrifikasi Indonesia saat ini meningkat signifikan dibandingkan pada posisi tahun 2014 yang sebesar 84 persen.

Bahkan angka rasio 99,48 persen ini melampaui target RPJMN periode 2015-2019 yang hanya sebesar 96 persen.

Baca juga: Fakta-fakta Listrik Gratis, Syarat hingga Cara Dapatnya

"Namun kita juga harus melihat electricity access population kita berada di peringkat 95," kata Jokowi saat membuka ratas mengenai peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan secara virtual, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

"Masih tertinggal dari Malaysia peringkat 87, Vietnam peringkat 84, dan Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat kedua," sambung dia.

Selain itu, Indonesia juga masih tertinggal dari negara tetangga pada sisi electricity supply quality atau kualitas suplai listrik.

Indonesia berada di peringkat 54, sedangkan Malaysia di 38, Thailand di 31, China 18, dan Singapura peringkat dua.

Jokowi menyebut salah satu faktor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga lantaran masih ada 433 desa yang belum teraliri listrik.

Seluruh desa itu berada di empat provinsi yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mengidentifikasi atau mendata secara jelas desa-desa tersebut.

Dengan begitu, maka pemerintah dapat menentukan strategi pendekatan serta teknologi yang tepat.

Baca juga: Jokowi Soroti Adanya 433 Desa Belum Teraliri Listrik

Jokowi pun meminta jajarannya mempersiapkan anggaran, regulasi dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listirk ini.

"Yang ketiga saya minta agar tidak cukup desa berlistrik tetapi juga peningkatan akses warga terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com