Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Kompas.com - 01/04/2020, 16:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan sejumlah rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 belum sepenuhnya siap menerima pasien Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, hal itu ditemukan tim Ombudsman saat memantau kesiapan 132 rumah sakit rujukan yang telah ditentukan pemerintah.

"Pemantauan sudah berlangsung dan sementara ini sudah masuk 50 persen data dari rumah sakit-rumah sakit tersebut dan dalam perkembangan, tampak sekali wajar kita tidak siap terhadap wabah yang meluas sangat cepat ini," kata Alamsyah dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Akui Ada Keterlambatan, Jokowi Sebut RS Pulau Galang Baru Beroperasi 6 April

Alamsyah menuturkan, Ombudsman menemukan masalah dalam semua indikator yang dipantau lembaganya itu yakni kesiapsiagaan sumber daya manusia serta kesiapsiagaan sistem konsultasi dan referensi.

Lalu, kesiapsiagaan sarana penunjang dan anggaran biaya, dan kesiapsiagaan kerja sama penanggulangan Covid-19.

Adapun indikator yang digunakan antara lain ketersediaan tenaga kesehatan di ruang isolasi, ketersediaan petugas dan alat transportasi untuk mengirim sampel ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta, ketersediaan alat-alat kesehatan, hingga akses koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Ombdusman pun memprediksi lonjakan pasien Covid-19 akan melampaui kapasitas rumah sakit yang ada, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara lain.

Baca juga: Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp 3 Triliun agar Bisa Segera Bayar Tagihan ke RS

"Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kecepatan rumah sakit dan pemerintah daerah di lapangan ditemukan kondisi bahwa situasi tersebut masih jauh dari kemampuan untuk mengejar perkembangan penularan yang semakin meluas," kata Alamsyah.

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi laju jumlah terpapar Covid-19 pada seluruh daerah di satu sisi dan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di sisi lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com