Akui Ada Keterlambatan, Jokowi Sebut RS Pulau Galang Baru Beroperasi 6 April

Kompas.com - 01/04/2020, 14:04 WIB
Kondisi terkini fasilitas observasi dan isolasi di Pulau Galang, Batam Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRKondisi terkini fasilitas observasi dan isolasi di Pulau Galang, Batam

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, mengalami keterlambatan sekitar empat hari dari target yang telah ditentukan.

"Memang ada keterlambatan tiga empat hari. Karena ada transportasi bahan material yang terkendala karena cuaca," kata Jokowi di sela meninjau Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020)

Baca juga: Bertolak ke Pulau Galang, Jokowi Tinjau RS Darurat Covid-19

Meski demikian, saat ini Presiden Jokowi memastikan bahwa Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang akan beroperasi penuh pada Senin, 6 April 2020 mendatang.

"Ini maksimal Senin sudah bisa dioperasikan," ujar dia.

Presiden Jokowi sebenarnya berharap agar rumah sakit tersebut tidak sampai digunakan sama sekali. Namun, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi kemungkinan adanya lonjakan pasien.

Baca juga: Proses Finishing, RS Corona di Pulau Galang Memiliki Banyak Keunggulan Fasilitas

Rumah sakit tersebut mempunyai 360 tempat tidur untuk mengisolasi para WNI yang baru kembali dari luar negeri, khususnya dari negara yang terjangkit virus corona.

Selain itu, ada 20 tempat tidur yang disiapkan di ruang Intensive Care Unit (ICU) serta 30 ruangan isolasi khusus non-ICU.

Presiden Jokowi menambahkan, nanti ketika pandemi Covid-19 berakhir, rumah sakit ini akan digunakan khusus untuk menangani penyakit menular sekaligus lokasi risetnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tiba di Batam untuk Pastikan RS Corona Pulau Galang Siap Beroperasi

"Sejak awal ini dibangun untuk siapkan. Kalau semuanya selesai, baru kita alihkan untuk penggunaan lain. Rencananya untuk rumah sakit penyakit menular dan riset penyakit. Riset dan rumah sakit penyakir menular," ujar Jokowi.

"Semuanya ini memang kita rencanakan dan siapkan. Kita berharap tidak terjadi (dipakai) tapi paling tidak kita siap (kalau dibutuhkan)," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X