Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Sebut Kemampuan Pemerintah Tangani Covid-19 Diragukan AS dan Australia

Kompas.com - 27/03/2020, 22:46 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta menilai, Pemerintah Amerika Serikat dan Australia meragukan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik.

Pasalnya, Pemerintah Amerika Serikat dan Australia telah mengimbau warganya untuk meninggalkan Indonesia.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, AS Pulangkan Keluarga Staf Kedubes di Bawah 21 Tahun dari RI

 

Hal itu juga dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus positif serta korban meninggal dari waktu ke waktu. Dalam empat hari terakhir, bahkan terjadi penambahan lebih dari 100 kasus per hari.

Saat ini, terdapat 1.046 kasus positif Covid-19, 87 kasus di antaranya meninggal dunia dan 47 kasus sembuh.

"Amerika Serikat dan Australia meragukan kemampuan Indonesia dalam penanganan pasien jika melihat persentase kematian yang di atas 8 persen," kata Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Pasien Tambah 153, Total Ada 1.046 Kasus Covid-19 di Indonesia

Alih-alih telah melakukan pencegahan, kata Sukamta, sejumlah langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia justru terkesan tidak jelas dan terukur dengan baik.

Hal itu dilihat dari sebaran kasus positif yang mencapai 28 provinsi.

Selain itu, ia menambahkan, imbauan tersebut juga mengesankan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia masih kurang memahami.

Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, hanya ada sekitar empat dokter untuk menangani 10.000 pasien.

Di samping itu, perbandingan jumlah kasur dengan penduduk yakni 1 banding 1.000 serta perbandingan ketersediaan perawat dan bidan hanya 2 per 1.000 penduduk.

"Perlengkapan standar penanganan corona seperti APD, masker, alat test swab masih jauh dari kapasitas yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan," ujarnya.

Baca juga: UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal 87 Orang, Bertambah 9

Persoalan lain yakni kemampuan Indonesia dalam mendeteksi Covid-19 rendah dan diragukan. Terutama dalam mendeteksi kasus dalam jumlah besar.

"Terkait dengan ketidakpastian kebijakan. Sampai saat ini pemerintah masih ngotot tidak akan melakukan lockdown namun langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi tidak jelas," ujarnya.

"AS memprediksi bisa terjadi lockdown sewaktu-waktu di Indonesia. Mengantisipasi sebelum terjadinya lockdown maka WN Amerika diminta segera meninggalkan Indonesia," imbuh dia.

Baca juga: Pekan Depan, Pemerintah Putuskan PP soal Status Karantina Wilayah

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (25/3/2020), memerintahkan kepulangan anggota keluarga pegawai kedutaan besar mereka yang berusia di bawah 21 tahun dari Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com