Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Covid-19, Pemerintah Dapat Pinjaman Hotel Bintang 5 dari Surya Paloh

Kompas.com - 20/03/2020, 09:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendapat pinjaman hotel dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menangani wabah Covid-19 yang mulai merajalela di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, ia mendapat telepon dari Surya Paloh yang menyampaikan keinginan untuk membantu pemerintah dengan meminjamkan hotel miliknya yakni The Media Hotel yang berada di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

"Pak Surya Paloh sebagai Ketua Partai Nasdem tahu betul masalah kita di Indonesia, lalu beliau menyampaikan, 'saya memberikan hotel saya, hotel The Media bintang 5 di Jalan Gunung Sahari untuk digunakan seluruh fasilitasnya oleh pemerintah Indonesia mengatasi wabah Covid-19 sampai selesai," ujar Johnny kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Antisipasi RS Penuh, Sejumlah Hotel Disiapkan Rawat Pasien Covid-19

Johnny yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi ini mengatakan, Surya Paloh mempersilakan pemerintah menggunakan fasilitas di hotel tersebut sampai penanganan wabah Covid-19 selesai.

Dirinya juga telah menyampaikan keinginan Surya Paloh tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk kepada sekretaris kabinet.

*****
Kompas.com menggalang dana untuk solidaritas terhadap kondisi minimnya alat pelindung diri dan keperluan lainnya di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, terkait penanganan Covid-19. Mari tunjukkan solidaritas kita dan bantu rumah sakit-rumah sakit untuk memiliki perlengkapan memadai. Klik untuk donasi melalui Kitabisa di https://kitabisa.com/campaign/melawancoronavirus.

*****

Namun, kata dia, persetujuan akan digunakan untuk apa hotel tersebut berada di pihak Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan juga disebutkannya sudah mengecek hotel tersebut untuk dapat menentukan penggunaannya.

"Karena ini kan hotel bintang lima, ada 300 lebih kamarnya. Nah nanti kebutuhannya apa saja bisa ditaruh di situ, tapi yang tahu kebutuhannya itu Menteri Kesehatan," kata dia.

Baca juga: Intip Hotel Patra Comfort Jakarta, Bakal Jadi Tempat Isolasi Corona?

Ia mengatakan, fasilitas-fasilitas besar seperti hotel, apartemen, ataupun wisma-wisma dibutuhkan apabila ruangan di rumah sakit tidak dapat menampung lagi.

Oleh karena itu, kata dia, Surya Paloh secara khusus baik sebagai pribadi maupun Ketua Nasdem memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa penyelesaian COvid-19 ini harus menjadi prioritas penting.

"Karena sudah berdampak kemana-mana, termasuk yang non medis. Pasar uang sudah turun, nilai tukar rupiah melemah, begitu banyak. Kita harus bangun kekuatan dan menjawab panggilan kita untuk bersama-sama atasi," kata dia.

Baca juga: Rumah Sakit Kepenuhan, Muncul Wacana Ubah Hotel Jadi Tempat Pasien Corona

Diberitakan sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim, sejumlah pengusaha bersedia membantu pemerintah menyiapkan fasilitas hotel untuk pasien terkait virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Hal ini untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit.

"Sejumlah tokoh nasional dan pengusaha telah menyanggupi menyiapkan fasilitas hotel mereka, manakala fasilitas yang disiapkan pemerintah terbatas, baik di Jakarta atau pun di daerah," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (19/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com