Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Tinggi dari Corona, Kasus DBD Tembus 17.820 se-Indonesia

Kompas.com - 11/03/2020, 17:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan mencatat, sejak Januari hingga 11 Maret 2020, terdapat 17.820 kasus penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh Indonesia.

"Jumlah kasus DBD per 11 Maret 2020 tercatat sebanyak 17.820 kasus," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Siti Nadia Tarmizi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/6/2020).

Dari jumlah itu, tercatat angka kematiannya berjumlah 104 kasus.

Baca juga: 87 Orang Terjangkit DBD di Tangsel, Pemkot Cek Ketersediaan Trombosit

Jumlah ini jauh lebih banyak dari kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang berjumlah 24 kasus dengan kasus kematian berjumlah satu.

Siti menambahkan, kasus kematian akibat penyakit DBD paling banyak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ada 32 (kasus kematian) dari 104 kematian ada di Provinsi NTT. Dari jumlah itu (32 kematian di NTT), sebanyak 14 kasus di antaranya terjadi di Kabupaten Sikka," lanjut Siti.

Baca juga: Musim Hujan Datang, Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD)!

Berikut 10 provinsi yang berdasarkan catatan Kemenkes paling banyak ditemukan kasus DBD:

1. Lampung (3.423 kasus)

2. NTT (2.711 kasus),

3. Jawa Timur (1.761 kasus),

4. Jawa Barat (1.420 kasus),

5. Jambi (703 kasus),

6. Jawa Tengah (648 kasus),

7. Riau (602 kasus),

8. Sumatera Selatan (593 kasus),

9. DKI Jakarta (583 kasus) dan

10. NTB (558 kasus).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com