Eks JAT: Program Deradikalisasi Pemerintah Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks pimpinan Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) Jakarta yang juga mantan narapidana terorisme, Haris Amir Falah menilai, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah belum maksimal.

"Kalau program radikalisasi menurut saya perlu ada peningkatan, karena masih banyak yang belum tersentuh secara baik dari program-program deradikalisasi," kata Haris setelah mengikuti acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

Haris mengatakan, program deradikalisasi mestinya tidak dianggap sebatas acara-acara seremonial tanpa tindak lanjut berikutnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Matangkan Program Deradikalisasi Sebelum Pulangkan Anak-anak Eks ISIS

Menurut Haris, salah satu hal yang cepat mengubah pemikiran para teroris adalah bantuan ekonomi yang diberikan dalam program deradikalisasi.

"Tapi jangan hanya bertekuk pada bantuan ekonomi, tapi juga dipelihara dan dibina secara baik sikap radikal yang ditinggalkan itu menjadi moderat," ujar Haris.

Haris mengatakan, pengawasan dan pembinaan itu yang masih menjadi kekurangan dari program deradikalisasi yang sudah dijalankan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandhiyudha menambahkan, Pemerintah Indonesia harus mempertahankan metode pendekatan hukum yang dilakukan dalam menangani para teroris.

"Salah satu alasan kenapa Indonesia lebih efektif dibanding negara Asia Tenggara lain dalam counter-terrorism yaitu Indonesia memilih law enforcement focus approach atau pendekatan berbasis penegakan hukum," kata Arya.

Baca juga: Ansyaad Mbai: Lebih Bahaya Virus Radikalisme ISIS daripada Corona

Arya pun membandingkan dengan pendekatan militer yang dilakukan Thailand dan Filipina dalam memberantas terorisme yang berimplikasi pada adanya operasi-operasi militer di wilayah mereka.