Salin Artikel

Eks JAT: Program Deradikalisasi Pemerintah Belum Maksimal

"Kalau program radikalisasi menurut saya perlu ada peningkatan, karena masih banyak yang belum tersentuh secara baik dari program-program deradikalisasi," kata Haris setelah mengikuti acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

Haris mengatakan, program deradikalisasi mestinya tidak dianggap sebatas acara-acara seremonial tanpa tindak lanjut berikutnya.

Menurut Haris, salah satu hal yang cepat mengubah pemikiran para teroris adalah bantuan ekonomi yang diberikan dalam program deradikalisasi.

"Tapi jangan hanya bertekuk pada bantuan ekonomi, tapi juga dipelihara dan dibina secara baik sikap radikal yang ditinggalkan itu menjadi moderat," ujar Haris.

Haris mengatakan, pengawasan dan pembinaan itu yang masih menjadi kekurangan dari program deradikalisasi yang sudah dijalankan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandhiyudha menambahkan, Pemerintah Indonesia harus mempertahankan metode pendekatan hukum yang dilakukan dalam menangani para teroris.

"Salah satu alasan kenapa Indonesia lebih efektif dibanding negara Asia Tenggara lain dalam counter-terrorism yaitu Indonesia memilih law enforcement focus approach atau pendekatan berbasis penegakan hukum," kata Arya.

Arya pun membandingkan dengan pendekatan militer yang dilakukan Thailand dan Filipina dalam memberantas terorisme yang berimplikasi pada adanya operasi-operasi militer di wilayah mereka.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/07/16233831/eks-jat-program-deradikalisasi-pemerintah-belum-maksimal

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke