Pemerintah Diminta Matangkan Program Deradikalisasi Sebelum Pulangkan Anak-anak Eks ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mematangkan program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum memulangkan anak-anak eks ISIS ke Tanah Air.

"Strategi serta persiapan secara matang, mulai dari pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemulangan tersebut maupun kebutuhan yang diperlukan untuk deradikalisasi bagi anak-anak eks WNI tersebut," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).

Ia menambahkan, diperlukan pula upaya sesuai prosedur peraturan yang berlaku untuk memulangkan para anak-anak tersebut. Sehingga tak turut membawa masuk paham radikalisme dan terorisme ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Akan Pulangkan Anak-Anak WNI Eks ISIS, Setara Institute Beri Catatan Ini...

Karenanya, ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan pengawasan dan rehabilitasi terhadap anak-anak eks ISIS yang akan dipulangkan.

Ia menilai, BNPT perlu memberi sosialisasi terhadap bahaya pengaruh radikalisme dan terorisme, serta menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan sikap cinta tanah air kepada anak-anak tersebut.

"Kami mengingatkan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dan mengkaji secara matang sebelum mengambil keputusan dalam memulangkan anak-anak eks WNI tersebut," lanjut politisi Golkar itu.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

Baca juga: Anggota Wantimpres: Tak Dipulangkannya WNI Eks ISIS Legakan Rakyat

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.