Isu Virus Corona Dinilai Juga Sempat Dijadikan Komoditas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi dan budaya digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan menilai bahwa polemik virus corona sempat dijadikan komoditas politik.

"Ekor kontestasi pemilihan presiden yang sengit beberapa saat lalu. Virus pun laku jadi komoditas politik," kata Firman seperti dikutip Kompas.com dari dalam VoaIndonesia.com, Selasa (3/3/2020).

"Ketika masyarakatnya 'berhasil' tercegah dari terjangkitnya virus, oleh pihak pendukung dianggap point of success pemerintah dan kabinetnya," ucap Firman.

Baca juga: Pasien Corona Mengaku Tak Kenal WN Jepang, Ini Kata Kemenkes

Hal sebaliknya juga terjadi. Pihak yang dianggap tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 karena yang didukungnya kalah, pemerintah dianggap tak bekerja dengan baik terkait virus corona.

"Namun oleh kelompok yang kalah, dianggap menutup-nutupi kasus terjangkitnya virus, yang mungkin sudah ada," kata Firman.

Firman juga menyayangkan isu virus corona dibicarakan pemerintah melalui pendekatan agama.

Baca juga: Achmad Yurianto Jadi Jubir soal Corona, PKB: Pak Terawan Biar Fokus Kerja

Padahal, lanjut Firman, jika pemerintah menggunakan data dan fakta maka akan lebih mudah menangkal pemberitaan tidak benar atau hoaks soal virus corona.

"Sejak awal tone informasi harus ada di jalur kesehatan, bukan politik, agama, apalagi dunia supranatural, yang kian mengaburkan persoalan yang benar-benar terjadi," ujarnya.

Terkait kepanikan masyarakat, Firman meminta pemerintah lebih banyak memberikan penjelasan dan pedoman mengenai virus corona.

"Jika ancaman virus itu nyata adanya, bukan hanya Pak Menkes yang harus mengubah style bicaranya yang sok meremehkan, jadi lebih masuk akal menjelaskan langkah mitigasi," ucap Firman.

Baca juga: 5 Hal yang Bisa Dilakukan Orangtua Lindungi Anak dari Virus Corona

Ia juga meningatkan para tokoh di media sosial untuk memberikan pandangan yang proporsional serta tidak membuat resah masyarakat.

"Sebelum social panic jadi tak terkendali perlu sumber informasi bisa diterima secara luas dan jelas untuk diikuti sebagai pedoman," ucapnya.