Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Panik dan Timbun Bahan Pokok

Kompas.com - 02/03/2020, 18:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta masyarakat tak melakukan panic buying atau belanja kebutuhan pokok berlebihan menyusul adanya dua dua orang di Indonesia yang positif virus Corona.

"Saya minta masyarakat tenang, enggak ada ini (kelangkaan). Jangan dipergawat ini, semuanya supaya berjalan seperti biasa. Termasuk belanja jangan berlebih-lebihan," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Muhadjir memastikan stok kebutuhan pokok masih aman. Oleh karena itu masyarakat tak perlu belanja secara berlebihan.

Baca juga: Pembantu Pemimpin Tertinggi Iran Meninggal karena Corona, Timur Tengah Hadapi Ancaman Tertinggi

"Jangan gampang panik lah, dalam kondisi seperti ini diperlukan ketanangan, kehati-hatian dan juga tidak grasak-grusuk," kata dia.

Muhadjir pun mencontohkan langkah pemerintah dalam mengevakuasi WNI yang ada di luar negeri terkait penyebaran virus corona.

"Seperti kita mengevakuasi, tidak bersamaan tapi bergantian. Kan kita penuhi benar toh. Sama menangani ini," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan kasus pertama virus Corona di tanah air. Ada dua warga Depok, Jawa Barat yang dinyatakan positif virus Corona.

Keduanya adalah seorang ibu (64) dan puterinya (31), yang belum lama ini melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Keduanya saat ini diisolasi di Rumah Sakit Pusat Inveksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kabar ini menimbulkan kepanikan masyarakat dengan memborong belanjaan di sejumlah kawasan Jabodetabek.

Anggota Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbenalnjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta pun mengakui hal tersebut.

Baca juga: 2 Warga Tertular Corona, Ridwan Kamil Pastikan Kota Depok Tak Diisolasi

"Iya (ada peningkatan transaksi) setelah pengumuman Presiden soal virus corona," ujar Tutum ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Lebih lanjut, Tutum pun mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying akibat pengumuman tersebut. Sebab menurut dia, hingga saat ini stok kebutuhan pokok di pasar ritel masih mencukupi.

"Stock mencukupi dan diharapkan masyarakat tidak panic buying," ujar Tutum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com