Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Kompas.com - 27/02/2020, 17:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Rano Karno meminta Pemerintah Provinsi Jakarta memperhatikan nasib para seniman ke depannya jika merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). 

Ia bertanya, apakah para seniman itu masih dilibatkan dalam mengelola TIM setelah revitalisasi. 

"Mereka (Forum Seniman) setuju revitalisasi cuma mereka bertanya, pak gubernur setelah itu kami di mana? Apakah kami masih dalam pengelolaan (TIM) karena kalender kegiatan kesenian pasti mungkin pihak swasta sulit untuk mengaturnya," kata Rano dalam rapat Komisi X dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Revitalisasi TIM Akan Dimoratorium

Rano meminta Anies berkomunikasi dan menerima masukan dari para seniman terkait proses revitalisasi TIM.

Sebab, kata dia, TIM sudah dikelola oleh para seniman sejak tahun 1968.

"Nah itulah barangkali seniman ini, kan ada seniman lukis, seniman tari, seniman pahat, film, banyak keinginannya pak," ujar dia. 

Lebih lanjut, Rano sepakat isu pembangunan hotel dalam proyek revitalisasi TIM tidak dibenarkan.

Ia mengatakan, Pemrov DKI Jakarta menyatakan revitalisasi TIM untuk membangun wisma seni.

"Isu hotel itu tidak benar itu memang mungkin wisma seni tapi mungkin wismanya beda dengan wisma dulu," ujar dia. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) bertujuan menjadi pusat kesenian dunia.

"Revitalisasi TIM sedang kita dorong untuk jadi pusat kegiatan kesenian dunia. Ini jadi ikon Indonesia dan harapannya pusat kebudayaan dan kesenian ini jadi pertumbuhan seniman domestik dan juga rumah untuk interaksi pelaku seni global," ujar Anies di lantai 1, Ruang Nusantara 1, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional tetapi internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Baca juga: Sanggah Anies, Ketua DPRD DKI Sebut Bohong jika Revitalisasi TIM Tak Ada Keuntungan

Untuk itu, Jakarta bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies menyampaikan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.

"Sandingkan saja Jakarta dengan kota dunia lainnya. Bahwa pusat kebudayaan dunia dirancang untuk jadi rumah kelas dunia. Kita ingin ini jadi ekosistem kesinian kebudayaan Jakarta bagi pelaku seni Jakarta nasional untuk bisa kolab menunjukkan karyanya melalui audisi ketat melalui kesenian Jakarta," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com