Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Kompas.com - 26/02/2020, 13:04 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, badan otorita yang akan dibentuk untuk mengurus pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan badan setingkat kementerian.

Saat ini, rencana pembentukan badan tersebut masih dalam tahap finalisasi oleh Presiden Joko Widodo. Artinya, rencana pembentukan badan ini mundur dari target yang ditetapkan.

"Mungkin Presiden sedang finalisasi siapa menteri atau kepala otorita tersebut," kata Luhut dalam dialog bertajuk Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Nantinya, ada regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang akan memayungi pembentukan badan tersebut.

Adapun lingkup tugas badan ini meliputi tiga klaster yaitu pemerintah, perumahan dan perkantoran, serta infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Badan Otorita untuk pemindahan ibu kota akan dibentuk pada akhir bulan Januari 2020.

"Pokoknya bulan ini, sampai tanggal 31, bulan ini. Tanggal 31 jam 12 malam bulan ini," kata Suharso di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Pemprov Kaltim Minta Dilibatkan dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara

Suharso mengatakan, pembentukan Badan Otorita pemindahan ibu kota itu harus dibahas satu kali lagi bersama Presiden Joko Widodo.

"Karena itu kan banyak Perpres yang harus di endorse oleh beberapa kementerian. Tapi kalau dari tempat lain kan belum. Dan itu harus dibahasa sekali lagi oleh Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya, sosok yang akan memimpin Badan Otorita pemindahan ibu kota, Suharso mengatakan, pemerintah belum membahas sosok yang akan memimpin Badan Otorita tersebut.

"Ya belum lah, kita belum bicara sampai disana," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com