Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Kompas.com - 25/02/2020, 15:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak menginginkan pelaksanaan pemilu umum (pemilu) menjadi sumber perpecahan. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Menurut Ma'ruf, pemilu bukan tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara.

"Oleh karena itu, pemilu jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan serta membuat suasana tidak kondusif," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Singgung Praktik NPWP di Pilkada, Apa Maksudnya?

Ma'ruf menilai, saat pelaksanaan pemilu kerap terjadi sengketa dan permusuhan sesama masyarakat yang sesungguhnya tak perlu terjadi.

"Saya sering mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati, bahkan perbedaan agama juga kita tidak boleh saling bermusuhan. Lakuum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku," kata dia.

"Kalau berbeda partai juga kita tidak boleh bermusuhan. Lakuum partaiukum walana partaiuna, partai saya, ya partai saya. Berbeda capres juga begitu, lakuum capresukum walana capresuna. Sebagai sesama bangsa kita tetap bersaudara," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Termasuk, kata Ma'ruf, perbedaan pilihan kepala daerah baik bupati maupun gubernur juga dikatakan Ma'ruf tak seharusnya menjadi sumber perpecahan.

Sebab, kata dia, Indonesia merupakan negara yang lahir dari kesepakatan dan harus dijaga dari perpecahan.

"Karena itu kita tidak boleh mencederai kesepakatan itu, karena kesepakatan harus dihormati bagi kita semua warga Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah Indonesia.

Wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com