Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Kompas.com - 25/02/2020, 14:44 WIB
Wapres Maruf Amin dalam Konferensi Kerja Nasional PGRI yang berlangsung dari tgl 21-23 Februari 2020 mengangkat tema ?Peran Strategis PGRI dalam mewujudkan SDM Indonesia Unggul?. DOK. HUMAS SETWAPRESWapres Maruf Amin dalam Konferensi Kerja Nasional PGRI yang berlangsung dari tgl 21-23 Februari 2020 mengangkat tema ?Peran Strategis PGRI dalam mewujudkan SDM Indonesia Unggul?.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 jangan sampai dicederai oleh praktik 'NPWP'.

Apa itu 'NPWP'?

"Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan perpecahan, adanya money politic atau bahasa anak-anak bilang, jangan ada 'NPWP', nomor piro, wani piro," ujar Wapres Ma'ruf Amin di acara peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Bawaslu di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, praktik itu seringkali terjadi dalam sebuah pesta demokrasi.

Tidak hanya soal money politic, Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung soal kompromi serta negosiasi dalam proses-proses prosedural sebuah pilkada.

Menurut dia, hal itu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Polda Lampung Selidiki Jual Beli Data Kependudukan Palsu Jelang Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin juga berharap pilkada serentak 2020 juga terbebas dari praktik ujaran kebencian dan penyebaran hoaks serta tidak menggunakan isu SARA.

"Bersainglah secara sehat dengan apa yang kita miliki. Kalau kita ingin dipilih, boleh saja, kita menyampaikan kelebihan dan keunggulan kita," kata dia.

"Pemilu akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Hal yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan, menciptakan pemilu kondusif, melahirkan pemimpin demokratis, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat," lanjut Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Vicky Prasetyo Maju Pilkada 2020, Pilih Jalur Independen dan Klaim Dukungan 11.000 Tanda TanganDiketahui, pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Wilayah tersebut meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Adapun, hari pemungutan suara pilkada 2020 jatuh pada tanggal 23 September.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X