Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Kompas.com - 25/02/2020, 14:44 WIB
Wapres Maruf Amin dalam Konferensi Kerja Nasional PGRI yang berlangsung dari tgl 21-23 Februari 2020 mengangkat tema ?Peran Strategis PGRI dalam mewujudkan SDM Indonesia Unggul?. DOK. HUMAS SETWAPRESWapres Maruf Amin dalam Konferensi Kerja Nasional PGRI yang berlangsung dari tgl 21-23 Februari 2020 mengangkat tema ?Peran Strategis PGRI dalam mewujudkan SDM Indonesia Unggul?.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 jangan sampai dicederai oleh praktik 'NPWP'.

Apa itu 'NPWP'?

"Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan perpecahan, adanya money politic atau bahasa anak-anak bilang, jangan ada 'NPWP', nomor piro, wani piro," ujar Wapres Ma'ruf Amin di acara peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Bawaslu di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, praktik itu seringkali terjadi dalam sebuah pesta demokrasi.

Tidak hanya soal money politic, Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung soal kompromi serta negosiasi dalam proses-proses prosedural sebuah pilkada.

Menurut dia, hal itu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Polda Lampung Selidiki Jual Beli Data Kependudukan Palsu Jelang Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin juga berharap pilkada serentak 2020 juga terbebas dari praktik ujaran kebencian dan penyebaran hoaks serta tidak menggunakan isu SARA.

"Bersainglah secara sehat dengan apa yang kita miliki. Kalau kita ingin dipilih, boleh saja, kita menyampaikan kelebihan dan keunggulan kita," kata dia.

"Pemilu akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Hal yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan, menciptakan pemilu kondusif, melahirkan pemimpin demokratis, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat," lanjut Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Vicky Prasetyo Maju Pilkada 2020, Pilih Jalur Independen dan Klaim Dukungan 11.000 Tanda TanganDiketahui, pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Wilayah tersebut meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Adapun, hari pemungutan suara pilkada 2020 jatuh pada tanggal 23 September.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X