Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Kompas.com - 23/02/2020, 20:20 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati Pemilu 2024 masih cukup jauh, namun sejumlah lembaga survei sudah mulai ancang-ancang untuk meneropong kriteria capres-cawapres yang diprediksi memiliki elektabilitas tinggi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, salah satu alasan masyarakat memilih kandidat capres-cawapres yaitu dengan melihat kebiasaan mereka dalam bekerja.

Berdasarkan hasil survei PPI dan Politika Research Consulting (PRC), sebanyak 45,2 persen responden memilih sosok capres dan cawapres yang lebih banyak mengunjungi warga dan melihat masalah di lapangan.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Sementara, sebanyak 29,7 persen memilih sosok yang dianggap lebih tanggap dalam mengatasi masalah darurat (29,7 persen).

"Kalau parpol mau mengusung capres, cari yang paling sering blusukan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat," kata Adi saat memaparkan hasil survei gabungan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Menurut Adi, tidak sedikit calon presiden yang cukup populer di berbagai sosial media, namun pada kenyataannya di level akar rumput justru memiliki elektabilitas rendah.

"Itu karena mereka kurang berinteraksi dengan masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Selain kebiasaan kerja, PPI dan PRC juga memonitor sejumlah kriteria lain seperti kepribadian, kriteria sosiologis, moral, latar belakang profesi, jenis kelamin, suku, dan agama.

Dari aspek kepribadian, sosok yang jujur dan anti korupsi,tegas dan berani dalam mengambil tindakan diprediksi akan memiliki elektabilitas tinggi.

Sementara dari aspek latar belakang, mereka yang berasal dari kalangan profesional, tokoh agama, dan TNI (15,2 persen) diprediksi cukup dijagokan masyarakat.

Sedangkan dari aspek agama dan suku, masyarakat cenderung lebih memilih sosok pasangan muslim, namun tidak mempersoalkan latar belakang suku manapun.

"Yang menarik dari sosok agama ini, ada kesan publik rindu dengan sosok ini," tutur Adi.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com