Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Kompas.com - 23/02/2020, 19:52 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) bersama Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden ingin pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif ( pileg) dan pemilu presiden ( pilpres).

Seperti diketahui pileg dan pilpres pada 2019 lalu dilaksanakan secara serentak.

Berdasarkan survei, sebanyak 56,4 responden dari 2.197 responden ingin keduanya diselenggarakan secara terpisah pada Pemilu 2024.

"Ternyata, mayoritas teman-teman, menginginkan pileg dan pilpres ini untuk dipisah. Maka ini untuk DPR selaku pengendali kebijakan politk ini bisa jadi referensi untuk dipertimbangkan," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Alasannya, kata Adi, Indonesia masih belum memiliki infrastruktur politik yang mumpuni untuk menyelenggarakan pileg dan pilpres secara serentak.

Hal itu dilihat dari banyaknya pekerja pemilu yang meninggal dunia dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor.

Meski demikian, sebanyak 36,8 persen responden menyatakan agar pelaksanaan pileg dan pilpres, tetap dilangsungkan serentak seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Alasannya sederhana, ini soal efisiensi waktu, ini soal efisiensi anggaran. Sehingga publik tidak ingin terlampau dipusingkan dengan politik yang selalu berjenjang," ujar Adi.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

"Capek juga kalau tiap hari ngomongin politik, sementara kebutuhan ekonomi Indonesia maju yang mereka harapkan," imbuh Ari.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling di 220 wilayah desa/kelurahan secara proporsional ini juga memotret harapan responden terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Hasilnya, 70,5 persen responden menginginkan Indonesia yang maju dan makmur. Sementara, 12,2 persen lainnya ingin Indonesia menjadi religius dan berakhlak mulia.

"Lainnya ingin Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing (8,9 persen) dan Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (6,5 persen)," ungkap dia.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Untuk diketahui, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X