Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Dapat Rekomendasi untuk Pilkada Solo, Gibran Mengaku Akan Setia di PDI-P

Kompas.com - 10/02/2020, 16:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan akan tetap setia menjadi kader PDI-P jika nantinya tak mendapat rekomendasi untuk maju sebagai calon wali kota di Pilkada Solo.

Hal itu disampaikan Gibran usai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan penjaringan calon Wali Kota Solo di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ia turun ke lobi Kantor DPP PDI-P bersama putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, dan dua bakal calon Wali Kota Solo yakni Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo serta Ketua DPRD Kota Solo Teguh Prakosa.

Baca juga: Puan hingga Djarot Jadi Panelis Fit and Proper Test Calon Wali Kota Solo dari PDI-P

"Saya tetap setia dengan PDI-P. Jika tidak mendapat rekomendasi sekalipun, saya tetap akan berkomitmen untuk membesarkan partai," ujar Gibran.

Ia berjanji bakal berkarya membesarkan PDI-P dengan bergotong royong melibatkan elemen kultural dan struktural di partai berlambang banteng itu.

"Saya tetap akan berkomitmen untuk membesarkan partai dengan cara gotong royong. Melibatkan semua elemen baik kultur maupun struktur. Itu komitmen saya," lanjut Gibran.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Solo merupakan daerah yang penting dan strategis bagis partai berlambang banteng tersebut.

Baca juga: Siap Fit and Proper Test untuk Pilkada Solo, Gibran Tiba di Kantor DPP PDI-P

Terlebih, kata Hasto, kepemimpinan Presiden Joko Widodo bermula dari sana. Jokowi memulai karir politiknya dengan menjabat Wali Kota Solo selama dua periode.

"Sebagaimana kita ketahui Kota Solo itu juga penting dan strategis karena proses kepemimpinan Pak Jokowi juga berasal dari Solo. Dan di situ merupakan die hard-nya banteng di Jawa Tengah dan Indonesia," ujar Hasto di sela pelaksanaan fit and proper test penjaringan calon Wali Kota Solo di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020).

"Sehingga hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai juga dengan mekanisme partai," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com