Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stunting di 160 Kabupaten Dikategorikan Merah, Wapres Minta Penanganan per Regional

Kompas.com - 05/02/2020, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebutkan, penanganan stunting akan dilakukan per regional.

Hal tersebut dikarenakan saat ini terdapat 160 kabupaten yang masuk dalam kategori merah stunting.

Padahal, pada tahun 2024, Indonesia menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 19 persen versi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan 14 persen yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah pernah rapat bersama tapi baru mengkoordinasikan bahwa harus dilakukan kerja sama, supaya penanganannya itu ada regionalisasi. Jadi kita bagi per regional," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: 160 Daerah Masuk Kategori Merah Stunting, Mendagri Usul Bentuk Tim Terpadu

Nantinya, kata dia, pihaknya akan menugaskan siapa saja leading sector penanganan per regional tersebut.

Termasuk langkah apa yang akan ditempuh serta bagaimana cara dan seberapa banyak target penyelesaiannya.

Apalagi saat ini angka stunting di daerah-daerah yang masuk kategori merah tersebut di atas angka nasional yang hanya 27 persen.

"Ada yang 40 persen, 39 persen, 35 persen. Di daerah-daerah masih seperti itu, di atas nasional. Nasional kan 27 sehingga kita lakukan langkah-langkah koordinasi dan kerja yang terarah secara regional," kata dia.

Baca juga: Cegah Stunting, Kemensos Salurkan Program Sembako Melalui e-Warong

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan saat ini terdapat 160 kabupaten yang masuk dalam kategori merah dalam masalah stunting.

Kepada Wapres Ma'ruf Amin, Tito pun mengusulkan untuk membentuk tim terpadu dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menurunkan angka stunting hingga 14 persen.

"Ada 160 kabupaten yang 'merah'. Nah 160 ini harus diserang ramai-ramai. Kita melakukan kegiatan terpadu, konvergensi. Mungkin dibagi dari 160 ini, katakanlah 16 regional, setiap regional itu ditangani satu tim, berarti ada 10 tim terpadu," ujar Tito usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com