Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Terjunkan 200.000 Personel Amankan Pilkada di 270 Daerah

Kompas.com - 31/01/2020, 20:39 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri menggelar Operasi Mantap Praja 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, sebanyak 200.000 personel diturunkan untuk mengamankan pilkada.

"Saat ini sudah disusun kekuatan oleh Polri, kurang lebih 200.000 personel yang akan mengamankan di 270 wilayah tersebut yang menyelenggarakan pilkada," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Bawaslu: Baru Jabat Satu Periode, 230 Petahana Berpotensi Ikut Pilkada 2020

Asep Adi Saputra mengatakan, setiap wilayah akan menyelenggarakan operasi tersebut. Namun, penyelenggaraan operasi tersebut tetap dalam asistensi Mabes Polri.

"Artinya seluruh wilayah menyelenggarakan kegiatan operasi ini, tetap dalam asistensi Mabes Polri, dalam hal ini Asisten Operasi Kapolri," ujar Asep.

Polri pun sudah memetakan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pilkada.

Berdasarkan data Polri, sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).

Kemudian, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).

Baca juga: Sinyal Gerindra untuk Jimmy dari PKB di Pilkada Karawang 2020...

Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada tiga daerah.

Ketiganya terdiri dari Tomohon (38,09), Bitung (37,12), dan Tangerang Selatan (34,58).

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Polri mencatat terdapat tujuh daerah paling rawan.

Tujuh daerah yang dimaksud, yakni Nabire (80,37), Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), Manggarai Barat (75,57), Sumba Barat (72,08), Tojo Una-Una (70,00), dan Musi Rawas Utara (67,28).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com