Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Kompas.com - 23/01/2020, 13:14 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - The Economist Intelligence Unit merilis data terkini mengenai indeks demokrasi tahun 2019 di beberapa negara. Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Berdasarkan riset, The Economist Intellegence Unit menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.

Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 terbilang naik ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39.

Catatan selama tiga tahun terakhir ini terbilang buruk ketimbang periode 2015 dan 2016. Pada 2015, indeks demokrasi Indonesia di angka 7,03 dan pada 2016 di angka 6,97.

Baca juga: Ketua KPK Berharap Jokowi Bisa Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi

Skor tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 11 di kategori negara yang masuk kawasan regional Asia dan Australasia.

Indonesia masih berada di atas negara Asia Tenggara lain, seperti Thailand dengan indeks demokrasi 6,32 (peringkat 68 dunia, 12 di regional) dan Singapura dengan 6,02 (peringkat 75 dunia, 15 di regional).

Namun, sejumlah negara Asia Tenggara lain masih di atas Indonesia. Misalnya, Timor Leste dengan indeks demokrasi 7,19 (peringkat 41 dunia, 6 di regional), Malaysia dengan angka 7,16 (peringkat 43 dunia, 7 di regional), dan Filipina dengan angka 6,64 (peringkat 54 dunia, 9 di regional).

Baca juga: 2019, Tahun Politik dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia

Ancaman pilpres tak langsung

Dalam analisisnya, The Economist Intellegence Unit menyinggung soal gelaran Pilpres 2019 dan berbicara soal ancaman demokrasi di Indonesia.

"Indonesia menggelar pemilihan presiden pada April 2019. Hasilnya, Joko Widodo terpilih lagi sebagai presiden untuk periode kedua," demikian bunyi analisis The Economist Intellegence Unit, dikutip Kompas.com, Kamis (23/1/2020),

Laporan The Economist Intellegence Unit mengatakan, perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini mulai terancam setelah muncul wacana agar pemilihan langsung dihapus dan dikembalikan ke MPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com