2019, Tahun Politik dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia

Lihat Foto

Joko Widodo (Jokowi) berkampanye sebagai calon wakil presiden di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menyatakan akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Itu akan jadi salah satu warisan (legacy) Jokowi.(KOMPAS/ MEGANDIKA WICAKSONO)

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Heru Margianto

Tahun 2019 menandai 20 tahun kebangkitan demokrasi Indonesia sejak berakhirnya era otoriter Orde Baru.

Momentum awal kebangkitan demokrasi pasca-Orde Baru ini, seperti diungkapkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, ditandai oleh Pemilu 7 Juni 1999 yang merupakan pemilu multipartai pertama di era reformasi.

Tahun 2019 yang akan segera berakhir sekaligus menjadi tonggak penting di penghujung dua dasawarsa kebangkitan demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2019 untuk kali pertama Indonesia menggelar pemilu serentak (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden), yang disebut-sebut sebagai pemilu terpanas sejak era reformasi.

Dua puluh tahun silam, bangsa Indonesia baru benar-benar mengenal demokrasi riil setelah sekian lama berada di bawah otoritarianisme.

Sejak itu, demokrasi dan politik Indonesia mengalami evolusi yang ditandai dengan lima kali pemilu legislatif (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019) dan empat kali pemilu presiden dan wakil presiden (2004, 2009, 2014, dan 2019).

Di lima penyelenggaraan pemilu tersebut, bangsa ini masih masih terus mencari sistem terbaik (best practice) bagi pengejawantahan kedaulatan rakyat.

Hal ini terlihat dari revisi lima tahunan yang selalu dilakukan terhadap undang-undang pemilu.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, kurun waktu 20 tahun terbilang relatif singkat dalam bereksperimen dengan demokrasi.

Bahkan, dibutuhkan waktu yang lebih lama dari itu bagi sebuah bangsa itu untuk sampai pada sebuah sistem politik dan demokrasi yang matang dalam konteks demokrasi elektoral.

Dengan kata lain, demokrasi Indonesia masih seumur jagung dan masih belajar untuk sampai pada tahap kematangan demokrasi.

Kurun 20 tahun seharusnya bisa membawa bangsa ini ke tahap pembelajaran lebih tinggi (advance learning).

Tonggak penting

Pemilu 2019 menjadi tonggak penting dalam tahap pembelajaran dan eksperimen berdemokrasi (demokrasi elektoral).

Pemilu 2019 telah membuka mata kita terhadap ekses pemilihan presiden secara langsung sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat; politik identitas, keterbelahan masyarakat, serta maraknya fitnah dan hoaks yang merusak persaudaraan.

Dalam perkembangan usai pemilu, berbagai ekses tersebut memicu bergulirnya sejumlah wacana dan langkah politik kejutan.