Tak Jadi Bentuk Pansus Jiwasraya-Asabri, DPR Dorong Panja di Tiga Komisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia khusus untuk mengawasi kasus di tubuh Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) batal.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR akan mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja).

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Kalau panja kan cepat, hari ini bisa segera bikin panja di masing-masing komisi," kata Dasco

Baca juga: Paripurna Pembukaan Sidang DPR Banjir Interupsi soal Pansus Jiwasraya

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya dan Asabri. Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Dasco pun menjelaskan Komisi III mengawasi proses penegakan hukum, Komisi VI mengawasi kinerja BUMN, dan Komisi XI mengawasi keuangan BUMN.

"Misal untuk kinerja Komisi VI yang melakukan pengawasan BUMN dan supervisi memperbaiki kinerja Jiwasrya dan Asabri," tuturnya.

"Kemudian Komisi XI melakukan pengawasan dan supervisi keuangan asuransi Jiwasraya dan Asabri bisa dikembalikan ke masyarakat, karena itu yang paling penting menurut kami," ujar Dasco.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Ini Kiprah Taipan Properti Benny Tjokro

Selanjutnya, Dasco mengatakan, soal pembentukan panja itu akan segera disampaikan kepada seluruh fraksi di DPR.

Ia optimistis seluruh fraksi akan sepakat.

"Kami akan komunikasikan. Sebagian besar fraksi setelah melihat apa yang telah dilakukan dari segi upaya pengembalian uang, kemudian perbaikan kinerja, dan perbaikan hukum, hampir semua sepakat," kata dia.

Mengenai krisis keuangan di PT Asuransi Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka setelah dilakukan penyidikan sejak 17 Desember 2019.

Para tersangka dalam kasus yang diprediksi merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun tersebut pun langsung ditahan.

Baca juga: Bertemu Partai Koalisi, Jokowi Bahas Masalah Jiwasraya dan Asabri

Mereka disangkakan Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, isu dugaan korupsi di Asabri mencuat ke publik bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut nilainya pun tidak kalah besar dengan kasus dugaan korupsi di perusahaan asurani milik negara lainnya, PT Jiwasraya (Persero), yakni mencapai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mengenai dua kasus dugaan korupsi itu, DPR sempat mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus).

Untuk membentuk pansus diketahui harus diusulkan minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi di DPR.