Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pengamat, Siapa Pun Presiden Indonesia, Tak Mungkin Tak Kerja Sama dengan China

Kompas.com - 12/01/2020, 22:15 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu mengatakan, pengaruh China di dunia tak lagi terbantahkan. Pilihan kerja sama dengan China dinilai realistis.

Hal itu ia sampaikan merespons temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan 39 persen dari 1.540 responden menganggap China negara paling berpengaruh di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.

"China itu sudah tidak terbantahkan lagi pengaruhnya di seluruh dunia. Jangankan di Asia, di seluruh dunia. Penguasa manapun, siapapun yang jadi presiden di Indonesia, tidak akan mungkin bisa lepas dari bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan China. Pilihan kerja sama itu menjadi realistis daripada tidak," kata dia di Hotel Erian, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Baca juga: Indonesia Diharap Tak Sekadar Prioritaskan Investasi saat Berhubungan dengan China

Pengamat yang aktif mengajar di Universitas Paramadina dan Universitas Bina Nusantara ini menilai, sekalipun dibandingkan Amerika Serikat, China merupakan negara yang memiliki cadangan devisa lebih banyak.

"Jadi yang berkuasa itu pasti minta investasi China. Ini bukan negara kita aja. Turki misalnya, Erdogan pun bulan Juni kemarin dia minta uang kepada China dan diberi cash 1 billion US dollar, that was the biggest support in cash. China itu punya intensi untuk mendekat, uangnya juga lebih liquid," katanya.

Baca juga: Survei LSI: Tren Persepsi Publik soal Pengaruh China Cenderung Negatif Dibandingkan AS

Di Indonesia, kata Dinna, begitu banyak barang yang digunakan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya merupakan produk yang berasal dari China, seperti telepon seluler.

"Bicara soal kepemilikan handphone saja sudah terbukti kuartal ketiga 2019 yang dominan, bukan lagi AS dan sekutunya seperti Samsung atau Apple. Tapi China dengan segala macam bentuknya. Induk perusahaan China itu sudah menguasai pasar Indonesia," katanya.

Dinna menuturkan, kehadiran China secara kasat mata tak sekadar dirasakan masyarakat Indonesia saja.

Baca juga: Pakar Minta Pemerintah Tak Kerja Sama dengan China di ZEE Natuna Utara

Negara-negara lain juga mengalami hal yang sama, baik negara tetangga hingga negara di Eropa.

"Di Timor Leste, bangunan pemerintah itu kebanyakan dibangun pemerintah China. Kamboja juga. Saya ke Italia, kehadiran China juga berasa, billboard besar pun di kota yang antik itu adanya Huawei, bukan Apple. Di tempat strategis juga demikian," ujarnya.

Ia pun juga merujuk pada laporan terakhir European Council on Foreign Relations yang menyebutkan, 57 persen orang Eropa merasa negaranya tak lagi terlindungi secara ekonomi dari manuver-manuver China.

"Jadi sama, mereka yang merasakan di Eropa juga demikian sama. Ini menguat dimana-mana," ujar dia.

Baca juga: Survei LSI: 39 Persen Responden Anggap China Negara Paling Berpengaruh di Asia

Secara khusus, Dinna menilai perasaan akan pengaruh China juga berkembang sejak Pilkada DKI Jakarta yang melibatkan sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Menurut dia, sentimen soal China juga terjadi di Pilpres 2014 dan 2019, dimana Joko Widodo kerap diisukan sebagai antek asing, khususnya China.

"Pemilu yang disebut spektakuler karena polarisasinya begitu tinggi, membuat khawatir kita saat itu. Ternyata juga terefleksi ketika masing-masing pihak bicara tentang negara mana yang sebaiknya lebih dekat dalam hubungan diplomasi kita ke depan," lanjut dia.

"Jelas waktu itu kubu Prabowo-Sandi memilih berjarak dengan asing, siapapun itu, apalagi China. Sementara yang lain nganggap kerja sama dengan asing itu bagian upaya terintegrasi secara global untuk meningkatkan perekonomian. Di Pilkada DKI itu yang belum lama berlalu, itu kan juga mirip-mirip," tutur Dinna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com