Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Muhadjir Imbau Peserta BPJS Kesehatan Tak Turun Kelas

Kompas.com - 09/01/2020, 16:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau peserta BPJS Kesehatan tidak turun kelas apabila masih sanggup membayar iuran.

 

Seperti diketahui, iuran BPJS naik 100 persen per 1 Januari 2020 kemarin.

"Ya kita himbau jangan turun, tapi kan imbauan sifatnya, kecuali kalau terpaksa," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Muhadjir menambahkan, saat ini pemerintah terus menyisir data peserta BPJS kelas 3.

Jika ditemukan memang ada peserta yang tak mampu secara finansial, maka pemerintah akan memasukannya ke kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Janji Perbaiki Sistem Antrean

Peserta PBI tak perlu membayar iuran karena disubsidi oleh pemerintah.

"Kemensos kan sedang mensisir itu, dan itu kemungkinan banyak," katanya.

Saat ditanya apakah banyaknya peserta yang berbondong-bondong turun kelas ini akan kembali membuat keuangan BPJS Kesehatan defisit, Muhadjir tak menjawab.

Ia hanya memastikan bahwa peserta yang ingin turun kelas tak akan dihalangi.

"Enggak apa-apa (turun kelas), malah kita permudah kok itu. Ya kita berharap tidak banyak yang turun kelas, kalau perlu naik kelas," ujarnya.

Baca juga: Pelayanan Turun Kelas BPJS Kesehatan Dilayani hingga April 2020, Ini Syaratnya...

Diberitakan, jumlah peserta mandiri BPJS yang turun kelas diprediksi akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun ini. Hal ini menyusul iuran JKN BPJS yang resmi naik sejak 1 Januari 2020.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memproyeksikan pada tahun ini 20 persen peserta mandiri akan memilih untuk turun kelas.

"Dalam setahun ini saya perkirakan 20 persen peserta akan turun kelas," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, turun kelas adalah opsi utama bagi para peserta agar dapat membayar iuran secara rutin.

Pasalnya, dengan kenaikan iuran yang mencapai dua kali lipat peserta BPJS perlu melakukan penyesuaiaan terhadap kemampuan bayar mereka.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, sejak November - Desember 2019 terdapat 372.924 peserta yang memutuskan untuk turun kelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com