Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tegaskan Rakernas Gunakan Kas Partai, Kader Tak Boleh Pungut Sumbangan

Kompas.com - 08/01/2020, 19:47 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen menyatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 10-12 Januari mendatang sepenuhnya menggunakan biaya mandiri dari kas partai.

Ia menegaskan, PDI-P tidak meminta sumbangan apa pun dari siapa pun.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita tidak melakukan pengumpulan dana. Jadi, semua kader kita sudah diintruksikan kita semua menggunakan kas partai yang dilakukan pemungutan gaji setiap bulan, baik anggota legislatif maupun eksekutif PDI Perjuangan," kata Rudianto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Rudianto menyatakan tidak boleh ada kader PDI-P yang meminta uang untuk dana Rakernas partai.

Baca juga: PDI-P Tunda Rencana Pengumuman 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas

Dia menyebutkan PDI-P telah mempersiapkan seluruh kebutuhan Rakernas.

"Kalau seandainya menemukan itu adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab karena partai sudah menyiapkan semuanya," tuturnya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partai telah mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Rakernas itu agar tidak ada kader yang bertindak di luar kewenangannya.

Dia menambahkan, semangat PDI-P adalah semangat gotong royong.

Baca juga: Achmad Purnomo Tak Akan Bentuk Tim Pemenangan Sebelum Rekomendasi DPP PDI-P Turun

"Dalam pelaksanaan Rakernas akan menerapkan disiplin penuh sebagai tanggung jawab kader partai pelopor. Jadi DPP PDI Perjuangan tidak mentolerir tindakan indisipliner," kata Hasto.

Selanjutnya, Hasto menjelaskan dalam Rakernas mendatang, PDI-P mengagendakan pembahasan tiga isu utama, yaitu soal ilmu pengetahuan, industri rempah, dan lingkungan hidup.

Mengenai ilmu pengetahuan, ia menyebut PDI-P menginginkan industri berbasis riset dan inovasi masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu penting untuk membangun kesejahteraan negara secara komprehensif tanpa menghilangkan identitas bangsa.

"Hal-hal strategis terkait dengan haluan negara melalui kebijakan strategi yang dijalankan dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com