Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta BNPB, Pemprov dan SAR Bergerak Bersama Tangani Banjir

Kompas.com - 01/01/2020, 12:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan sejumlah pihak berkoordinasi untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, Rabu (1/1/2020).

Ia meminta Basan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR bersama-sama memberikan rasa aman kepada warga.

"Jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama. Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir," kata Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020), dikutip dari live streaming Youtube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengimbau supaya fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi.

Baca juga: Jeritan Pedagang di Mal: Mau Banjir Diskon, Malah Banjir Beneran

Sebab, hingga saat ini, beberapa fasilitas umum masih tak beroperasi, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, hingga Tol Cikampek dan beberapa titik tol lainnya.

"Saya kira ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," ujar Jokowi.

Paling penting, kata Jokowi, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja bersama-sama untuk menanggulangi banjir ini.

"Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai. Tetapi, di luar itu, semuanya harus dikerjakan," ujar Jokowi.

"Saya tadi sudah perintah Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk cek lapangan," lanjutnya.

Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di beberapa kawasan sejak Rabu (1/1/2020).

Baca juga: Ini Wilayah yang Listriknya Dipadamkan karena Banjir...

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.

Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur. Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com