Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Bantah Pemerintah RI Diam Soal Muslim Uighur

Kompas.com - 27/12/2019, 17:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membantah bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, tak melakukan upaya apapun terkait isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim di Uighur, China.

Retno mengatakan, sudah banyak upaya yang pihaknya lakukan untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar," kata Retno saat ditemui di kantor Kementerian Koordonator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Soal Uighur, Moeldoko Sebut RI Tak Intervensi Urusan Dalam Negeri China

Menurut Retno, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal baru.

Sejak lama, pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk membahas persoalan tersebut.

Retno mengklaim pernah melakukan pertemuan dengan duta besar negeri Tirai Bambu itu.

Pada 16 Desember 2019 kemarin, Retno bertemu Menteri Luar Negeri China. Kemudian, pada 23 Desember 2019, Dirjen Pasifik Asia Kemenlu juga bertemu dengan Dubes China.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di Uighur, serta pandangan pemerintah Indonesia terkait masalah tersebut.

"Prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," kata Retno.

Pertemuan-pertemuan itu, lanjut Retno, selalu ia informasikan melalui akun Twitter pribadinya.

Oleh karenanya, jika ada pihak yang menyebut pemerintah tak berupaya apapun, Retno meminta supaya pihak tersebut mengecek akun Twitternya.

"Cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China," kata dia.

Baca juga: Terkait Muslim Uighur, Mahfud MD Jelaskan Maksud dari Diplomasi Lunak

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang.

Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu.

China membantah telah melakukan kekerasan terhadap Uighur, dan beralasan mereka berusaha melakukan kampanye anti-terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com