Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Kubu OSO Bahas Rencana Laporkan Pihak Wiranto

Kompas.com - 23/12/2019, 16:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Yus Usman Sumanegara berencana melaporkan kubu mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ke polisi.

Itu karena kubu Wiranto menyebut Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura yang digelar Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) abal-abal.

"Padahal, yang hadir dalam Munas itu peserta dari DPD 34 Provinsi hadir seluruhnya, punya hak suara. Kemudian dari DPC yang punya hak suara 514," kata Yus di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

"Itu saja dua komponen itu saja sudah melebihi 90 persen dari pemilik suara yang sah. Kok tiba-tiba disebut abal-abal," sambungnya.

Yus mengingatkan, Kubu Wiranto agar tak mengaku-ngaku sebagai Partai Hanura.

Baca juga: Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penolakan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Sarifuddin Suding bersifat final dan mengikat. 

Sehingga, kata dia, Partai Hanura legal adalah yang di bawah kepemimpinan OSO.

"Kalau ada yang ngaku-ngaku Hanura lain, itu berarti kan melawan hukum," ujarnya.

Kendati demikian, Yus mengatakan, langkah hukum akan dilakukan setelah dibahas lebih lanjut di internal pendiri Partai Hanura.

Menurut Yus, OSO belum mengetahui bahwa para pendiri Partai Hanura akan melaporkan kubu Wiranto.

"Belum, belum belum. Kan baru tadi kita bahas. Internal ini. Jadi dewan pendiri adalah sikapnya selalu mengacu pada dewan pimpinan pusat yang legal. Yang kebetulan di bawah kepemimpinan pak OSO," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin Ismail tak mengakui pelaksanaan Munas Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sebab, kata dia, Munas Partai Hanura itu tidak memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura.

"Sekarang Munas ini, bagi saya itu bukan Munas itu adalah kenduri nasional. Karena enggak ada pertanggungjawaban ketua, yang aneh-aneh tadi itu. Masalah anggaran dasar itu semua tidak dipenuhi," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Chaerudin mengaku ikut memantau penyelenggara Munas Partai Hanura. Menurut dia, yang terlibat dalam Munas Partai Hanura kebanyakan kader-kader baru yang tak memahami penyelenggaraan Munas.

Baca juga: 6 Tokoh Paling Dicari di Google Sepanjang 2019, dari Nadiem hingga Wiranto

"Ini semua tidak dimengerti oleh orang orang sana itu dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung 7-9 orang," ujar dia.

Berdasarkan hal itu, Chaerudin mengatakan, Partai Hanura dalam kepimpinan Oesman adalah partai abal-abal atau tidak sah.

"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal dan tidak sah menurut saya, tetapi Pak Oso itu kawan saya lama, legalitas tidak penting yang penting adalah legitimasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com