Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Janji Presiden Jokowi soal Sembako Murah Segera Direalisasikan

Kompas.com - 17/12/2019, 18:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa janji Presiden Joko Widodo atas sembako murah akan segera terlaksana pada tahun 2020.

Realisasi janji tersebut dilakukan dengan menambah nilai dari Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari semula Rp 110.000 menjadi Rp 150.000.

"Kartu BPNT yang Rp 110.000 jadi Rp 150.000 itu adalah realisasi dari janji Presiden atas sembako murah," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Januari 2020, Pemerintah Bagikan 150.000 Kartu Sembako Murah

Moeldoko mengatakan, kartu sembako murah tersebut merupakan kartu yang sebelumnya sudah ada, tetapi hanya ditambahkan jumlahnya saja.

Dengan demikian, tidak ada kartu baru yang diterbitkan untuk itu.

"Jumlah dari Rp 110.000 jadi Rp 150.000 sehingga ada 40.000 yang bisa jadi kekuatan baru bagi masyarakat miskin kita untuk membeli lebih, tak sekadar telur dan beras," kata Moeldoko.

Baca juga: Milenial Ambil Bagian dalam Penyaluran BPNT

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya menargetkan pada awal Januari 2020, berbagai macam program bantuan dan jaminan sosial akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Mungkin 2020 dimulai awal Januari, kami mulai salurkan berbagai macam program bantuan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga program bisa dilaksanakan secepatnya dan berdampak signifikan dalam upaya menanggulangi, mengentaskan kemiskinan," kata dia.

Baca juga: Beras Menumpuk, DPR Minta Jokowi Ubah Program BPNT

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pada Januari 2020 mendatang pihaknya siap menurunkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan sekitar Rp 2 triliun untuk BPNT.

Hal tersebut, kata dia, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat paling bawah.

Khusus BPNT, pihaknya meningkatkan indeksnya dari semula Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 setiap bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Tidak hanya itu, penajaman target BPNT juga dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

"Tambahan Rp 40.000 per KPM tersebut adalah untuk membeli yang kami rekomendasikan, berupa ikan, daging, ayam dan kacang-kacangan seperti tempe dan tahu," kata dia.

"Nanti kami buatkan peraturan menterinya untuk komplimen beras dan telur yang sudah diatur dalam peraturan (yang sudah ada sebelumnya)," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com