KILAS

Milenial Ambil Bagian dalam Penyaluran BPNT

Kompas.com - 13/12/2019, 07:43 WIB
Juliari P. Batubara menghadiri Peningkatan Kapasitas Pendamping BPNT 2019, di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (12/12/2019). DOK. Humas Kementerian SosialJuliari P. Batubara menghadiri Peningkatan Kapasitas Pendamping BPNT 2019, di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (12/12/2019).

KOMPAS.com – Peran pendamping sangat penting dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT).

Mereka memastikan penyaluran BPNT diterima tepat oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Saat ini, kaum milenial pun turut menjadi pendamping bantuan sosial ( bansos), khususnya BPNT.

Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara atau yang biasa disapa Ari, hal tersebut menguntungkan karena milenial memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Ari pun optimis ke depannya, penyaluran BPNT akan semakin baik.

Baca juga: Penyaluran BPNT kepada 15,6 Juta Keluarga akan Ditunda, Kenapa?

“Generasi muda harus benar-benar memberikan warna bagi kehidupan bangsa dan negara,” kata Ari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Ari saat menghadiri Peningkatan Kapasitas Pendamping BPNT 2019, di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (12/12/2019).

Sebanyak 269 pendamping bansos turut hadir pada acara tersebut. Mereka berasal dari enam provinsi wilayah III yang terdata dalam Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian sosial (Kemensos).

Enam provinsi itu yakni, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Jawa Timur.

Dalam arahannya Ari menyatakan, pendamping bansos memegang peranan penting dalam penyaluran BPNT.

Baca juga: Mensos: Bulog Jadi Bagian Tak Terpisahkan dalam Penyaluran BPNT

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X