Temui Tokoh Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin soal Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 17/12/2019, 12:37 WIB

Ihsanuddin,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur, di Rumah Makan De Bandar, Balikpapan (17/12/2019). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (17/12/2019) siang, bertemu dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur.

Pertemuan digelar di Rumah Makan De Bandar, Kota Balikpapan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta izin kepada tokoh masyarakat dan adat setempat soal rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah mereka.

Diketahui, wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru, yakni berada pada sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini tidak hanya memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga akan menciptakan transformasi masyarakat dalam berbagai aspek.

"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita, ya semuanya dengan kepindahan ini," kata Jokowi.

Ada sekitar 20 tokoh adat dan masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu.

Adapun, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan sejumlah menteri.

Usai bertemu tokoh adat, Jokowi meresmikan tol Balikpapan-Samarinda yang menjadi akses untuk menuju ibu kota baru.

Setelah peresmian tol, Presiden Jokowi dan rombongan direncanakan akan langsung menunju salah satu titik lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara.

Kompas TV

Presiden Joko Widodo jengkel dengan angka impor minyak dan gas yang tinggi dan mengaku sudah mengetahui siapa pihak di balik tingginya jumlah impor migas.

Presiden Jokowi dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara mengaku telah mengingatkan para pihak yang mengambil keuntungan dari impor migas. Menurut Presiden, impor minyak hingga 800 ribu barel per hari menyebabkan tidak pernah selesainya masalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Sebagai solusi, Presiden mendorong peningkatan produksi barang substitusi impor.

Sebelumnya pada 9 Desember lalu, Presiden Jokowi memangil Komisaris Utama dan Dirut Pertamina ke Istana, terkait defisit anggaran negara karena banyaknya impor di sektor migas. Menurut Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, impor di sektor migas dan petrokimia menjadi beban dalam neraca anggaran berjalan.

Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan, impor minyak dan gas Indonesia dalam satuan ton mencapai hampir 50 juta ton dalam lima tahun terakhir. Dapat anda lihat dari grafik ini, tahun 2017 impor migas dari sedikitnya sepuluh negara berjumlah 50 juta ton lebih, dengan nilai 24,3 miliar dollar Amerika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.