Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Hadapi Gugatan Uni Eropa, Ngapain Takut

Kompas.com - 16/12/2019, 12:28 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan siap menghadapi langkah Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke World Trade Organtiation (WTO) atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Hal ini ditegaskan Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Awalnya, Jokowi menceritakan bahwa ekspor bijih nikel justru membuat Indonesia rugi.

Sebab, bijih nikel itu harusnya bisa diolah di dalam negeri menjadi barang jadi atau setengah jadi sebelum akhirnya diekspor ke luar.

Baca juga: Indonesia Raja Nikel Dunia, Puluhan Tahun Hanya Ekspor Bijih Mentah

Oleh karena itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhitung mulai 1 Januari 2020.

Kepada para pejabat dan kepala daerah yang hadir, Jokowi lantas menceritakan Indonesia digugat Uni Eropa atas kebijakan itu.

"Kita ini kan hentikan ekspor nikel, sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO," kata Jokowi.

Kepala Negara lalu menegaskan Indonesia tidak takut atas gugatan itu.

"Kita hadapi, ngapain takut, barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak, kan suka-suka kita," kata dia.

Baca juga: Seberapa Penting Nikel dari Indonesia hingga Pelarangan Ekspornya Digugat Uni Eropa?

Jokowi menyebut kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini tidak disukai Uni Eropa karena banyak industri pengolahan bijih nikel di sana akan mati.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan hal itu bukan masalah bagi Indonesia.

Bahkan setelah gugatan larangan ekspor bijih nikel ini rampung, Jokowi juga berniat melarang ekspor bahan mentah lain seperti bauksit dan batu bara.

"Tapi enggak sekaranglah, ritmenya kita atur, jangan sampai kita digugat nikel, bauksit, batu bara, nambahin urusan. Satu-satu," kata dia.

Kompas TV Pemerintah berkomitmen dan memulai rencana besar untuk menjadi pemain global dalam pengadaan mobil listrik di Indonesia. Oleh sebab itu sebelum jauh-jauh untuk investasi kendaraan listrik maka pemerintah harus menyiapkan sumber daya penggeraknya yakni baterai. Presiden Joko Widodo dalam <em>keynote speech</em> di Kompas 100 CEO forum memaparkan strategi negara untuk menguasai produksi mobil listrik. Dimulai dari pelarngan ekspor material mentah dan harus diubah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan dalam waktu 2-3 tahun turunan nikel bisa diubah menjadi baterai lithium sebagai modal industri mobil elektrik. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan menteri untuk bertemu beberapa produsen mobil listrik di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. #PresidenJokoWidodo #MobilListrik #Kompas100CEOForum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com