Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Pastikan Pembicaraan Proyek KFX-IFX dengan Korsel Dilanjutkan

Kompas.com - 12/12/2019, 15:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pembicaraan terkait kerja sama alutsista dengan Korea Selatan (Korsel) tetap dilanjutkan.

Pembicaraan tersebut secara spesifik membahas proyek pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).

"Pembicaraannya (soal kerja sama jenis alutsista itu) tetap dilanjutkan," ujar Mahfud seusai bertemu Menteri Pertahanan Korsel, Jeong Kyeong-Doo, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Negosiasi Ulang Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX dengan Korsel

Menurut Mahfud, dalam pertemuan itu, Menteri Jeong membahas kembali kerja sama pengembangan pesawat tempur yang dimulai sejak 9 Maret 2009.

Pemerintah sempat mengajukan negosiasi ulang pengembangan pesawat.

Beberapa poin yang dinegosiasikan adalah terkait pembiayaan, ongkos produksi, pemasaran, alih teknologi, hingga hak kekayaan intelektual.

"Tadi melanjutkan pembicaraan tentang kerja sama alutsista yang disebut KFX dan IFX, join pembuatan pesawat bersama," kata Mahfud.

Baca juga: Negosiasi Pengembangan KFX/IFX, Wiranto Harap Tak Merusak Persahabatan dengan Korsel

Saat ini, kata Mahfud, proyek kerja sama pesawat tempur itu sudah sampai tahap negosiasi.

Pihak Indonesia menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai juru bicara.

"Vocal point dari Indonesia memang yang ditunjuk Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan untuk berbicara antar-menteri pertahanan," tutur dia.

Saat disinggung perihal kesepakatan nilai kerja sama, Mahfud enggan memberi jawaban. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyerahkannya kepada Prabowo.

"Ya itu biar nantilah. Saya tidak masuk ke substansi. Substansinya nanti biar Pak Prabowo yang membicarakan," tambah Mahfud.

Baca juga: Proyek Pesawat Tempur KF-X dan Hegemoni Teknologi Korsel atas Indonesia

Sebelumnya, pada 2018, pemerintah mengajukan negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dengan Pemerintah Korea Selatan.

Menko Polhukam saat itu, Wiranto, mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk membahas poin-poin negosiasi ulang pengembangan pesawat tersebut.

"Tentunya ini akan berdampak pada bagaimana agreement yang lalu yang kita sudah bicarakan. Hari ini kita merapatkan karena Presiden memerintahkan Polhukam mengetuai untuk tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan," kata Wiranto.

Kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini dimulai oleh Pemerintah Indonesia dan Republik Korea pada 9 Maret 2009.

Total pembiayaan proyek sampai 2026 ini direncanakan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dan dibagi antara Korsel (80 persen) dan Indonesia (20 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com