Pemerintah Negosiasi Ulang Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX dengan Korsel

Kompas.com - 19/10/2018, 13:37 WIB
Menkopolhukam Wiranto didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenkopolhukam Wiranto didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengajukan negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dengan Pemerintah Korea Selatan. Negosiasi ulang itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 

"Dengan kondisi ekonomi nasional, maka Presiden memutuskan untuk bukan membatalkan, tapi renegotiate atau negosiasi ulang. Bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan pembiayaan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM  Wiranto, usai rapat koordinasi, di kantornya di Jakarta, Jumat (19/10/2018). 

Wiranto mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk membahas poin-poin negosiasi ulang pengembangan pesawat tersebut. Tim itu nantinya akan diketuai Wiranto sendiri. 

Baca juga: Ini 7 Pesawat Tempur Terkenal dalam Sejarah Perang di Dunia

"Tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana agreement yang lalu yang kita sudah bicarakan. Hari ini kita merapatkan karena Presiden memerintahkan Polhukam mengetuai untuk tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan," kata Wiranto.

Beberapa poin yang akan dinegosiasikan adalah terkait pembiayaan, ongkos produksi, pemasaran, hingga alih teknologi hingga hak kekayaan intelektual. Wiranto berharap dalam waktu setahun, pembahasan negosiasi ulang ini bisa diselesaikan.

Adapun kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini dimulai oleh Pemerintah Indonesia dan Republik Korea, 9 Maret 2009.

Total pembiayaan proyek sampai 2026 ini direncanakan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dan dibagi antara Korsel (80 persen) dan Indonesia (20 persen).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X