Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rahmad Budi Harto
Senior Consultant

Senior Consultant di firma public affairs Kiroyan Partners

Proyek Pesawat Tempur KF-X dan Hegemoni Teknologi Korsel atas Indonesia

Kompas.com - 18/01/2019, 15:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAH Indonesia pada Desember 2018 akhirnya membayar 132 miliar won (118 juta dollar AS) kepada Korea Selatan sebagai iuran 2016 untuk pengembangan program pesawat tempur KF-X.

Meskipun iuran 2017 dan 2018 belum disetorkan, Korea Selatan menganggap pembayaran tersebut cukup untuk mengikis kekhawatiran bahwa Indonesia akan keluar dari proyek strategis ini.

Korea Selatan kukuh meneruskan program KF-X dan berharap Indonesia akan berpartisipasi secara aktif di seluruh tahap pengembangannya.

Baca juga: Proyek Pesawat Tempur KFX/IFX Diyakini Akan Sukses, Lebih Canggih dari F-16

Terlebih lagi, Korea Aerospace Industries (KAI) sebagai kontraktor utama KF-X sejak tahun lalu telah menjalin hubungan dengan berbagai produsen dari Eropa sampai Asia yang akan memasok subsistem utama pesawat tempur.

Dengan pendampingan teknis dari Lockheed Martin, KAI berkeyakinan, purwarupa pertama KF-X bisa rampung pada 2021. Namun, Indonesia tidak sekukuh dan seyakin itu.

Sejak cost share agreement ditandatangani pada Januari 2016, Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun menghentikan pembayaran iuran KF-X karena menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan.

Dalam kesepakatan awal, Indonesia akan menanggung 20 persen biaya pengembangan—yang diperkirakan mencapai 7,5 miliar dollar AS—sampai 2025.

Puluhan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pengembangan KF-X di Korea Selatan sudah dipulangkan pada awal 2018.

Meski demikian, setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in, Pemerintah Indonesia pada Oktober 2018 mengumumkan dimulainya perundingan renegosiasi program KF-X dengan Korea Selatan yang akan berjalan selama setahun.

Mengurangi kontribusi dan pesanan

Sebuah sumber menyebut bahwa Pemerintah Indonesia ingin mengurangi kontribusinya di KF-X menjadi 15 persen.

Indonesia disebut juga ingin mengurangi secara drastis jumlah pesawat tempur yang akan dibeli, dari rencana semula 48 unit menjadi separuhnya atau bahkan bisa lebih sedikit lagi, sementara Korea Selatan akan membeli sekitar 150 unit KF-X.

Lalu, dikatakan bahwa Indonesia menuntut pula produksi KF-X bisa dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, beserta hak untuk menjual pesawat.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi Ulang Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX dengan Korsel

Pembagian kerja untuk manufaktur pesawat memang baru akan diatur dalam perjanjian berikutnya sebelum tahap produksi dimulai pada 2026.

Meski demikian, sejak awal Indonesia sudah paham bahwa produksi kemungkinan besar tetap akan dilakukan di Korea Selatan, sedangkan PTDI hanya akan mendapat jatah membuat komponen airframe, yaitu sayap.

Karena itu, Indonesia ingin pembagian kerja produksi disepakati di awal sebagai syarat utama untuk kelanjutan partisipasinya dalam program KF-X.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com