Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tumpang Tindih Riset yang Boroskan Anggaran Harus Diakhiri

Kompas.com - 11/12/2019, 17:22 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak ingin lagi ada tumpang tindih agenda riset antara kementerian dan lembaga. Sebab, hal itu tak akan efektif dan justru hanya menghamburkan anggaran.

"Tumpang tindih agenda riset yang menyebabkan pemborosan anggaran harus segera kita akhiri," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas strategi pengembangan riset dan inovasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jokowi mengatakan, anggaran riset yang masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga harus dipadukan dengan peta jalan yang benar.

Ia meyakini penggunaan anggaran dengan tujuan jelas akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

Baca juga: Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Mantan wali kota Solo itu meminta jajarannya untuk memilih agenda riset yang paling diutamakan dan disepakati.

Menurut dia, setiap program riset yang sudah diputuskan bersama itu harus dikerjakan serius, fokus, sampai benar-benar terwujud.

"Harus kita bangun dan kita perkuat lagi ekosistem untuk berkembangnya riset dan berkembangnya inovasi. Mulai dari regulasi, SDM, kelembagaan, sistem intensif dan sambungannya dengan industri, hak cipta, hingga anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan riset dan inovasi," kata Jokowi.

Baca juga: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bagaimana agar Efektif dan Inovatif?

Kepala negara menambahkan, salah satu kunci Indonesia dapat melompat menjadi negara maju adalah melakukan investasi di bidang riset dan inovasi.

Menurutnya, riset dan inovasi dapat melahirkan gagasan inovatif yang terkoneksi dengan dunia usaha, dengan dunia industri, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Fokus riset harus betul-betul terarah. harus mulai dibawa ke framework yang sama, yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari middle income trap menuju negara maju," ujarnya.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia menilai Mahasiswa sudah sewajarnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi di muka publik bahkan di dalam kampus. Ombudsman menyebut pernyataan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang akan memberikan sanksi bagi Rektor yang mengerahkan Mahasiswa unjuk rasa adalah tidak tepat.<br /> <br /> Menurut Ombudsman sikap Menristek Dikti justru mampu menodai aspirasi murni Mahasiswa. Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan menindak Rektor yang diduga menggerakkan Mahasiswa untuk turun ke jalan dan ikut aksi unjuk rasa.<br /> <br /> Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Mohamad Nasir meminta Rektor dan dosen mendorong Mahasiswa untuk menempuh jalur dialog dan bukan mendorong turun ke jalan untuk ikut ujuk rasa. #Ombudsman #Mahasiswa #DemoMahasiswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com