Erick Thohir Akan Copot Semua Pejabat Garuda yang Terlibat Penyelundupan Harley

SERPONG, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan merombak total jajaran direksi PT Garuda Indonesia setelah kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat mewah Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Tak hanya mencopot Ari Askhara dari kursi direktur utama, sejumlah direksi maskapai pelat merah itu akan diganti jika memang ikut terlibat.

"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini kan amanah," ujar Erick Thohir seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019).

"Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka bahwa bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata Erick.

Baca juga: Eks Dirut Garuda Tak Punya Harley Davidson di LHKPN, Ini Komentar KPK

Erick menduga masalah penyelundupan yang dilakukan Ari Askhara melibatkan direksi lain.

Indikasinya terlihat dari keikutsertaan empat direksi dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia yang baru dipesan dari pabrik Airbus di Perancis itu.

Erick kecewa karena apa yang dilakukan Ari Askhara tampak seperti tindakan penyelundupan yang terencana dan sistematis.

"Karena yang sedih ini dilakukan sistemik. Dalam arti dirutnya ada kerja sama ini itu terus, bukan individu," kata Erick.

"Bahkan pesawat saja dipakai yang notabene masih uang negara (fasilitas negara). Masuk ke hanggar, ya itu kan sudah skenario," ujarnya.

Baca juga: ICW Dorong Kasus Harley Davidson Eks Dirut Garuda Dibawa ke Ranah Pidana Korupsi

Erick mengaku akan melakukan pertemuan dengan para komisaris PT Garuda Indonesia untuk menyelidiki oknum lain yang terlibat.

Dia memastikan tidak akan ragu-ragu merombak manajemen atau jajaran direksi PT Garuda Indonesia jika memang ditemukan indikasi melanggar tata kelola perusahaan yang baik.

"Tidak masalah kalau ganti total, kalau memang itikad tidak baik, ya ganti total," ujar Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 ini.

Namun, Erick memastikan akan mengikuti prosedur yang berlaku pada perusahaan terbuka dalam melakukan pendalaman kasus ini.

"Prosesnya karena (perusahaan) terbuka harus seperti itu. Saya tidak mau juga ada pesan yang salah yakni seakan-akan pemerintah mengintervensi atau masuk di segi korporasi, apalagi (perusahaan) yang terbuka," ujarnya.