ICW Dorong Kasus Harley Davidson Eks Dirut Garuda Dibawa ke Ranah Pidana Korupsi

Kompas.com - 06/12/2019, 19:41 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mendorong kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askhara dibawa ke ranah pidana

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, sanksi administratif berupa pencopotan Ari dari jabatan Dirut Garuda tidak cukup karena tindakan yang dilakukan Ari tergolong korupsi.

"Menurut saya dibawa ke pidana, tidak selesai di soal administrasi dia diberhentikan, dia harus dijerat dengan tindak pidana korupsi," kata Donal kepada Kompas.com di Kampus UI Salemba, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Ikut Ari Askhara ke Perancis, Bagaimana Nasib Tiga Direksi Garuda?

Donal menuturkan, Ari dinilai telah melakukan korupsi karena tindakannya menyelundupkan barang untuk kepentingannya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Menurut Donal, Ari dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Wewenangnya jelas, ada kekuasaan direksi, direktur utama, yang disalahgunakan dan kemudian dia menerima manfaat dari penyalahgunaan wewenang itu untuk mengimpor kendaraan," kata Donal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Donal mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di BUMN, salah satunya dengan mencopot Ari dari kursi Dirut Garuda.

"Menurut saya, upaya ini harus konsisten dilakukan, meletakkan orang baik kemudian mencopot orang-orang yang bermasalah di BUMN," kata Donal.

Ia pun mengingatkan bahwa masih banyak persoalan di perusahaan-perusahaan pelat merah yang mesti dituntaskan Erick seperti budaya titip-menitip proyek, kerugian defisit BUMN, hingga penempatan orang-orang titipan di BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bakal memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Baca juga: Jokowi: Pemecatan Dirut Garuda Pesan untuk Semua, Jangan Main-main!

Ari dicopot dari jabatannya karena menyelundupkan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 serta dua sepeda Brompton dalam penerbangan Garuda.

“Dengan itu, saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini kami, karena Garuda adalah perusahaan publik, akan ada prosedur lainnya," ujar dia ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Erick pun memaparkan, Ari telah melakukan instruksi untuk mencari motor Harley Davidson klasik tahun 1972 sejak tahun 2018.

Selain itu, yang bersangkutan juga telah melakukan transfer dana ke rekening pribadi Finance Manager Garuda Indonesia berinisial IJ di Amsterdam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Nasional
Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Nasional
Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X