Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Kompas.com - 06/12/2019, 09:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri untuk membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 2020.

Rapat digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (6/12/2019).

Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah menteri, mulai dari Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai tuan rumah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Adapun rakorsus tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Ada 2 Penyebab Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sekitar pukul 08.40 WIB, rakorsus tersebut dimulai dan dinyatakan tertutup.

Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah dari wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan juga turut hadir.

Rakorsus soal karhutla itu sendiri merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (29/11/2019) lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas persiapan rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mengatasi karhutla.

"Pak Menko Polhukam merencanakan kita akan adakan rapat koordinasi khusus dengan pusat dan daerah secara teknis untuk melihat kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan untuk (mengatasi karhutla) 2020," ujar Siti di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Diketahui, pada Oktober 2019 ini sejumlah wilayah terkena karhutla dan menyebabkan kabut asap.

Wilayah itu antara lain di Sumatera, Riau dan Kalimantan. Sejauh ini sudah terdapat 25 perusahaan yang menjadi tersangka karhutla sepanjang 2019 ini dan telah ditetapkan oleh kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com