Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah selesai menyelenggarakan Musywarah Nasional (Munas).

Munas yang digelar selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (3-5/12/2019) itu, menetapkan dan melantik Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar untuk kedua kalinya.

Airlangga ditetapkan secara aklamasi karena 558 kader Golkar pemilik suara menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Selain ketua umum, Munas juga menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.

Baca juga: Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Muhammad Hatta sebagai Ketua Dewan Etik.

Meski begitu, Munas Golkar tidak serta-merta menetapkan struktur kepengurusan.

Punya waktu 60 hari

Struktur kepengurusan Golkar yang baru akan disahkan dalam kurun waktu maksimal 60 hari setelah penutupan Munas Golkar.

Adapun Munas ditutup pada Kamis (5/12/2019). Artinya, struktur kepengurusan paling lambat disahkan pada awal Febuari mendatang.

"Maksimal 60 hari harus ada pengukuhan setelah penutupan Munas," kata Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Munas Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Tutup Munas Golkar, Wapres Minta Bamsoet dan Airlangga Terus Bersatu

Sementara itu, meski punya waktu 60 hari, Airlangga mengaku akan menyelesaikan struktur kepengurusan dalam waktu 45 hari.

"Saya diberi waktu 60 hari, tetapi saya akan berjanji saya akan kerjakan maksimal 45 hari," kata Airlangga.

Tidak sendiri

Meskipun dipercaya sebagai formatur tunggal dalam menyusun struktur kepengurusan partai, Airlangga Hartarto tidak sendiri.

Ia akan dibantu tiga perwakilan DPD dan unsur organisasi masyarakat (Ormas) dalam merancang kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.