Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Jajarannya soal Penumpukan Stok Beras

Kompas.com - 04/12/2019, 16:26 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras.

Ia ingin jangan sampai ada beras yang menumpuk dan tak tersalurkan.

"Saya minta dibenahi manajamemen pengelolaan cadangan beras pemerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik 'pengelolaan cadangan beras pemerintah' di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Jokowi menyebut, stok beras yang menumpuk disamping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan kualitas beras yang ada.

Baca juga: Harga Beras Naik Tipis pada November 2019, BPS Sebut Masih Stabil

Untuk itu, Jokowi mengharapkan data produksi beras benar-benar riil dan terkonsolidasi.

Dengan begitu, pemerintah betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan, koreksi dan langkah perbaikan.

Selain masalah penumpukan beras, Jokowi juga menyoroti produksi beras yang tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Beras Bulog masing-masing wilayah ada yang surplus dan defisit.

"Sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efesiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," kata dia.

Kompas TV

Perum Bulog menyatakan akan lebih komersial karena kurangnya penugasan dari pemerintah dalam menyediakan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dirut Bulog Budi Waseso menyebut upaya penguatan komersial ini salah satu tujuannya adalah untuk membantu menutupi utang.

Dalam konferensi pers di lobi Kantor Badan Urusan Logistik, Direktur Utama Bulog menyebut sejumlah upaya komersial ditempuh Bulog untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diantaranya penjualam komoditi melalui daring, kerja sama antar retail, dan kerja sama dengan pihak swasta, dan juga BUMN. Budi Waseso menyebut upaya ini ditempuh untuk menutupi hutang komersil, khususnya dari cadangan beras pemerintah.

#BudiWaseso #Bulog 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.
Media social Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com