Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

Kompas.com - 03/12/2019, 18:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar tidak harus melalui metode pemungutan suara alias voting.

Menurut Kalla, jika ketua umum dipilih bukan menggunakan voting, bukan berarti pemilihannya menjadi tidak demokratis.

"Ya tidak voting tidak berarti tidak demokrasi," katan Kalla usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Munas Golkar Dibuka Hari Ini, Berikut Rincian Agendanya

Kalla mengatakan, pemilihan ketua umum bisa ditempuh melalui berbagai mekanisme.

Ia menekankan, mekanisme tersebut harus mengutamakan musyawarah dan asas demokrasi.

"Selama musyawarah seluruh persyaratan setuju, itu demokrasi. Demokrasi bukan hanya voting, jangan lupa demokrasi itu banyak," ujar Kalla.

Menurut Kalla, bukan tidak mungkin pemilihan ketua umum ditempuh menggunakan metode aklamasi. Sebab, aklamasi pada dasarnya adalah proses musyawarah mufakat.

Baca juga: Sebut Munas Golkar Demokratis, Airlangga Hartarto: Tokoh Kartun Pun Boleh Nyalon

"Pasti ujungnya kalau memang musyawarah pasti aklamasi pasti ujungnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo bersikukuh supaya mekanisme pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dilakukan secara voting, bukan aklamasi.

"Voting adalah jalan terakhir," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bambang mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum melaluI voting juga diatur di dalam AD/ART partai.

Baca juga: Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melempar sinyal bahwa pemilihan ketua umum Golkar yang baru akan dilakukan secara aklamasi.

Menurut Airlangga, mekanisme aklamasi pun bagian dari demokrasi.

"Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). 

 

Kompas TV

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mengungkap persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan dengan merangkul Prabowo hal ini sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Megawati juga menceritakan saat Ia menyelamatkan Prabowo dari stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Megawati mengatakan: Kenapa Pak Prabowo, sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? kalau buat saya itu Pancasila saya, katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Prabowo dianggap musuh? Ya nggak saya suruh saya pulang, heh sana. Dulu saya ngambil beliau keleleran (telantar). Betul nggak mas? Saya marah sebagai Presiden, siapa yang membuang beliau stateless? Ini saya bukan cari nama. Tanya kepada beliau. Tidak. Saya marah pada menlu. Saya marah pada panglima. Apapun juga, beliau manusia Indonesia pula. Beri dia. Begitu itu tanggungjawab.

#megawatisoekarnoputri #prabowosubianto #stateless

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com