Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, KPAI Minta Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Konten Negatif

Kompas.com - 25/11/2019, 18:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari konten-konten negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI Susanto saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

"Kami sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana meningkatkan proteksi pemerintah (kepada anak-anak) dari konten-konten negatif berbasis siber," ujar Susanto usai pertemuan.

Dia mengatakan, saat ini konten-konten negatif sangat meresahkan terutama bagi anak-anak.

Baca juga: Rekomendasi KPAI untuk Kemendikbud di Hari Guru Nasional 2019

Konten-konten kekerasan dan sadis lewat permainan online maupun offline dikatakannya masih tinggi.

"Sementara anak-anak kita cenderung imitatif. Makanya itu harus jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar bisa efektif dalam penerapannya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

Pasalnya, kata dia, perpres tersebut cukup positif untuk penguatan pendidikan karakter baik di satuan pendidikan, keluarga maupun masyarakat.

"Tapi saat ini kan problem anak cukup tinggi. Banyak orang tua yang menyerahkan pada sekolah, perkembangan anak dan sebagainya, padahal sebenarnya membutuhkan upaya sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat," kata dia.

Termasuk juga usulan soal desa ramah anak disampaikannya kepada Wapres agar benar-benar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga: Fakta Baru Motivator Tempeleng 10 Siswa, Mengaku Khilaf hingga Dikecam KPAI

Apalagi anggaran negara untuk desa cukup besar dan dalam peraturan menteri desa juga terdapat peruntukkan bagi layanan dasar seperti PAUD dan kesehatan.

"Desain desa ramah anak harus benar-benar dikokohkan agar ratusan ribu desa di Indonesia benar-benar jadi tempat tumbuh kembang yang aman, unggul, sehat dan berkarakter," kata dia.

Adapun respons Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai masukan tersebut.

"Beliau sampaikan apresiasi, KPAI memberi banyak masukan kepada beliau dan beliau akan menindaklanjuti seluruh masukan yang ada," pungkas dia.

Kompas TV Satu orangtua murid menggugat pihak sekolah ke pengadilankarena anaknya tidak naik kelas. Apa yang bisa dipelajari masyarakat dalam kasus ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com