Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Setuju BNN Dibubarkan, Moeldoko Berharap Peran Lembaga Itu Diperkuat

Kompas.com - 22/11/2019, 16:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak setuju dengan pernyataan yang meminta Badan Nasional Narkotika (BNN) dibubarkan. Ia menilai BNN justru harus tetap ada dan diperkuat.

"Saya pikir ancaman, kalau dalam militer ini ancaman nontradisional yang perlu segera diatasi, persoalan narkoba. Itu ancaman nyata," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Menurut saya jangan (dibubarkan). Saran saya bukan dibubarkan. Tapi justru kita optimalisasi peran-peran BNN itu," kata dia.

Ia meminta BNN menyerap masukan dari masyarakat dan instansi yang menjadi mitra sehingga mampu bekerja sesuai harapan.

Baca juga: Hujan Kritik DPR untuk BNN, dari Tempat Penampungan hingga Diancam Dibubarkan

Moeldoko menambahkan, transaksi narkoba akan semakin masif jika BNN dibubarkan. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi generasi muda Indonesia yang menjadi pasar utama bisnis barang haram itu.

"Karena sekali lagi, itu ancaman nyata yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita lemah atau tidak punya badan itu maka semakin mengerikan ancaman itu," ujar Moeldoko.

"Saya pikir nanti komisi yang bertanggung jawab (di DPR) akan berdialog, mencari jalan terbaik. Yang terpenting ada penguatan, bukan pembubaran," kata mantan Panglima TNI itu.

Diketahui, wacana pembubaran BNN pertama kali dilontarkan salah satu anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengancam membubarkan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Baca juga: Masinton Pasaribu: Saya Minta BNN Dievaluasi, Bubarkan!

Sebab, menurut Masinton, kerja BNN tidak menunjukkan hasil. Peredaran narkoba di Indonesia pun menjadi ancaman yang serius.

"Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres," kata Masinton di hadapan petinggi dan jajaran BNN saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Masinton mempertanyakan pencegahan yang dilakukan BNN terhadap masuknya narkotika ke Indonesia.

Pihak BNN selalu mengaku telah mendeteksi seluruh jalur masuk narkoba. Tapi pada kenyataannya tindak pidana narkoba terus menerus terjadi dan kian meresahkan.

Setiap harinya, lanjut Masinton, orangtua resah atas penyalahgunaan narkoba terjadi pada anak mereka.

"Setiap hari saya cemas dengan anak saya. Tetangga kita ini cemas dengan anaknya. Kita ini takut dengan pergaulan anak kita sendiri hari ini pak," ujar Masinton. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com